Walhi Gelar Temu Rakyat dan Konferensi Lingkungan Hidup

Jakarta, hotfokus.com

Walhi bersama rakyat pengelola sumber daya alam, organisasi masyarakat sipil, dan unsur lainnya akan mendorong politik lingkungan menjadi platform dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 untuk mempercepat terwujudnya keadilan ekologis. Platform lingkungan harus menjadi arus utama dalam berpolitik dan berdemokrasi di Indonesia.

Walhi sebagai organisasi lingkungan hidup terbesar dan tertua di Indonesia menggelar acara Temu Rakya Pengelola Sumber Daya Alam dan Konferensi Lingkungan Hidup 2017 pada 11 – 13 Desember di Jakarta. Dari kedua kegiatan tersebut diharapkan lahir platform politik lingkungan yang akan dideklarasikan bersama-sama.

Pada acara pembukaan, Senin (11/12/2017), hadir antara lain Brahmantya Satyamurti Poerwadi, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan; Sabrina, Staf Ahli Menteri KLHK bidang Pangan; Ratna Dewi Andriati, Staf Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati mengatakan perjuangan kelompok-kelompok warga selama berpuluh tahun saat ini menemukan momentumnya, dimana negara mulai mendengarkan apa yang selama ini dituntut komunitas yaitu akses atas penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan kekayaan alam, tanah, hutan laut untuk kesejahteraan. “Oleh karenanya menjadi hal yang penting bagi kita semua untuk menjaga terus keberadaan momentum politik tersebut, dan memastikan negara tetap setia memenuhi komitmennya atas wilayah kelola rakyat, bukan hanya untuk periode hari ini, namun juga untuk periode-periode pemerintahan ke depan,” kata Nur Hidayati.

Momentum politik tersebut berupa konsep memperluas Wilayah Kelola Rakyat melalui program Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria. Konsep ini jika dilakukan secara benar akan mampu menjawab berbagai program struktural mulai dari dari ketimpangan, konflik agraria, bencana ekologis, dan bahkan bagian dari penanganan perubahan iklim. Karena itu momentum Pemilu dua tahun ke depan harus menghasilkan pemimpin yang mendorong mempercepat proses redistibusi lahan 12,7 juta ha dalam skema Perhutanan Sosial dan 9 juta ha dalam bentuk tanah objek reforma agraria (TORA).

Dalam sambutan Menteri LHK, disebutkan bahwa target 12,7 juta ha tidak mungkin dapat tercapai tanpa adanya suatu startegi kerja yang baru. Strategi ini mensyaratkan perlu adanya perubahan mendasar dalam landasan berpikir dan cara kerja pemerintah dalam konteks memberikan kepastian akses kelola masyarakat atas hutan. Strategi ini perlu dipikirkan secara matang agar manfaat program dinikmati secara nyata oleh rakyat yang bermukim di dalam dan sekitar hutan.

Ratna Dewi Andriati mengatakan fakta yang tidak terbantah bahwa ketimpangan struktur penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam/agraria merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya kemiskinan di desa. Salah satu fakta lemahnya penguasaan SDA adalah 55,33% petani di desa hanya menguasai lahan kurang dari 0,25 ha. Dalam sambutannya, ia  berharap Walhi dapat membantu untuk bisa secara bersama-sama menjawab tantangan. Keberadaan Walhi bukan saja sebagai kontrol kebijakan tetapi telah memberikan banyak inspirasi bagi pemerintah dalam proses pengakuan dan perlindungan terhadap sumber kehidupan rakyat.

Menurut Brahmantya Satyamurti Poerwadi, KKP sebagai regulator memastikan bahwa semua kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan harus pro  keberlanjutan dan memberi manfaat pada masyarakat luas. Jika masyarakat luas mendapat manfaat untuk meningkatkan kesejahteraannya, maka tentu memberi dampak positip juga kepada keberlanjutan sumber daya alam. (Fyan)