Jakarta, hotfokus.com
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menilai penghapusan utang terhadap UMKM, termasuk nelayan dan pembudidaya sebagai produsen pangan biru agar mereka bisa kembali produktif. Karena itu, pihaknya langsung gercep mengkaji lebih detail aturan tersebut.
“Langkah Presiden Prabowo jelas sekali, pembelaan kepada masyarakat kecil. Kami akan mempelajari secara detail mekanisme dan tancap gas melanjutkannya,” tegas menteri dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).
Selain itu, Trenggono mengungkap di sektor kelautan dan perikanan juga menerapkan model intervensi pemerintah untuk meningkatkan produktivitas masyarakat nelayan dan pembudidaya sebagai produsen pangan biru.
Disebutkan intervensi tersebut berupa pembangunan sarana prasana atau infrastruktur perikanan modern menggunakan anggaran KKP. Sejauh ini KKP sudah membangun modeling budidaya rumput laut, udang, lobster, dan nila salin di berbagai daerah Indonesia. Program modelin pun masih akan terus dilanjutkan hingga lima tahun mendatang.
“Kuncinya memang intervensi, pemerintah harus turun tangan. Kalau itu untuk pentingan pangan. Bisa atau tidak, pemerintah harus melakukan dan tidak akan pernah rugi karena dampak pertumbuhan yang dihasilkan akan sangat besar,” jelasnya.
Perwakilan Serikat Nelayan Tradisional, Kajidin, saat pertemuan dengan menteri, mengatakan nelayan di wilayahnya menyambut baik kebijakan penghapusan utang ini. Sebab banyak nelayan yang berutang ke perbankan untuk memenuhi biaya operasional melaut.
Apalagi kondisi saat ini penghasilan menurun sementara kebutuhan operasional tetap tinggi. Karenanya para nelayan antusias terhadap aturan yang sudah diteken tersebut.
Diharapkan program penghapusan utang ini nantinya berjalan tepat sasaran. “Untuk itu kementerian/lembaga yang menangani untuk turun langsung ke lapangan memastikan siapa saja yang berhak menerima bantuan penghapusan utang tersebut,” katanya. (bi)
Leave a comment