Home NASIONAL Tulus Abadi : Masyarakat Boleh “Tolak” Divaksin, Tapi……
NASIONAL

Tulus Abadi : Masyarakat Boleh “Tolak” Divaksin, Tapi……

Share
Tulus Abadi: Menkes Tak Perlu Gamang untuk Implementasikan PP 28/2024
Share

Jakarta, Hotfokus.com

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi memiliki pandangan tersendiri terkait perlu atau tidaknya masyarakat di-vaksin Covid-19, serta boleh atau tidaknya pemerintah “Memaksa” masyarakat untuk di-vaksin, tentunya dari sudut pandang konsumen.

Menurut Tulus, vaksin Covid-19 diperuntukkan bukan untuk seluruh masyarakat Indonesia, melainkan orang-orang tertentu yang sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan awal. Berdasarkan infografis yang banyak ditayangkan di media, masyarakat dengan penyakit tertentu bahkan tidak boleh di-vaksin Covid-19.

“Vaksinasi memang tidak semua penduduk, di seleksi kok. Total target vaksinasi sebanyaj 181 juta saja, sekitar 70 persen dari total populasi. Bagi yang tidak mau ndak apa-apa, ndak boleh dipaksa. Kata WHO (otoritas kesehatan dunia) juga begitu,” ujar Tulus kepada Horfokus.com, saat dihubungi pada Rabu (14/1/2021).

Namun demikian, Tulus menggaris bawahi bahwa vaksinasi Covid-19 sendiri di Indonesia merupakan program pemerintah, yang dimaksudkan untuk mengatasi terjadinya penyebaran virus Covid-19. Langkah pemerintah itu juga didukung dengan Undang-Undang kesehatan, terkait penyakit menular.

Menurut Tulus, boleh saja masyarakat menolak untuk di-vaksin, namun masyarakat tidak boleh melakukan kampanye untuk menolak vaksinasi tersebut.

“Tapi sebaiknya yang ndak mau (di-vaksin), jangan berkampanye untuk menolak..Kalau kampanye itu.. yang bisa diproses secara hukum,” pungkasnya. (SNU/RIF)

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles
Pemerintah dorong hilirisasi lewat KEK Gresik. Investasi tembus USD6,1 miliar, sektor manufaktur jadi motor utama.
NASIONAL

KEK Gresik Makin Moncer, Pemerintah Gaspol Hilirisasi Lewat Pabrik Melamin

Jakarta, hotfokus.com Pemerintah mempercepat penguatan hilirisasi industri untuk mendorong transformasi ekonomi nasional....

NASIONAL

UU Perlindungan Konsumen Kurang ‘Bergigi’. Mendag: Perlu Direvisi

Jakarta, hotfokus.com Pemerintah mengaku Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No 8/1999 masih kurang...

Hilirisasi SDA Dipercepat, Pemerintah Dorong Investasi Berkelanjutan Berbasis Nilai Tambah
NASIONAL

Hilirisasi SDA Dipercepat, Pemerintah Dorong Investasi Berkelanjutan Berbasis Nilai Tambah

Jakarta, Hotfokus.com Rachmat Kaimuddin menekankan pentingnya percepatan hilirisasi sumber daya alam (SDA)...

Kemenkop dan MUI Bersatu, Koperasi Jadi Motor Penguatan Ekonomi Umat
NASIONAL

Kemenkop dan MUI Bersatu, Koperasi Jadi Motor Penguatan Ekonomi Umat

Jakarta, Hotfokus.com Kementerian Koperasi menggandeng Majelis Ulama Indonesia untuk memperkuat ekonomi umat...