Soal Sertifikasi Tanah, Pemerintah Dinilai Ambisius

JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI, Ace Hasan Syadzily, mengatakan bahwa target pemerintah mengeluarkan 5 juta sertifikat tanah terlalu ambisius. Alasannya penerbitan sertifikat tidak diikuti dukungan sumber daya aparatur di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN).

Menurutnya sejauh ini jumlah SDM yang dimiliki BPN terlalu sedikit untuk dapat mengimbangi target pemerintah menerbitkan jutaan sertifikat tanah. “Misalnya, apakah juru ukur tanah di setiap daerah sudah berimbang dengan target yang ditetapkan,” ungkap Ace melalui pesan singkat kepada Parlementaria di Jakarta, Jumat (5/1).

Padahal menurutnya penerbitan sertifikat tanah di berbagai daerah oleh pemerintah berpotensi membuka potensi perekonomian. Karena itu Ace yang juga Sekjen Golkar minta agar BPN meningkatkan jumlah aparatur untuk mendukung program pemerintah yang disebutnya strategis itu.

Diketahui, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memang berhasil menerbitkan 5,42 juta sertifikat lahan pada 2017, tapi baru 4,2 juta sertifikat yang terdistribusi. Salah satu alasan kurang terealisasinya target terkait dengan adanya sengketa tanah. Namun, tahun ini, pemerintah tetap optimis dapat memenuhi target sebanyak 7 juta sertifikat.

Sebagai informasi, sertifikasi tanah dilakukan melalui beberapa tahapan, di antaranya pengukuran, pengumpulan data yuridis, pendaftaran, serta yang terakhir pemetaan tanah, kemudian barulah penerbitan sertifikat. (kn)