Seriuskah Pemerintah Laksanakan Kesepakatan COP 26 dan Komitmen G20, Kapan PLTU Tidak Lagi Gunakan Batubara?

Oleh : Salamuddin Daeng

Ada dua isue besar berkaitan dengan perubahan iklim yang akan dibahas di G20 nanti, yakni isue transisi energi dan deforestasi sebagai bagian tak terpisahkan usaha global menekan emisi. Indonesia sebagai G20 presidency harus memastikan kepeloporanya dalam isue ini.

Masalah deforestasi di Indonesia adalah masalah paling kunci yang diminta oleh dunia. Bahkan Inggris memberikan gelar Indonesia sebagai Climate Super Power, Akan tetapi laju eksploitasi sumber daya alam yang tinggi mengakibatkan terjadinya kecepatan kerusakan hutan yang luar biasa. Semua tak bisa dihentikan karena sebagian besar sumber daya alam Indonesia ada di kawasan hutan.

Ekplotasi yang paling dahsyat saat ini adalah pengerukan batubara dan penebangan hutan bagi penanaman sawit. Dua sumber energi paling utama Indonesia. Sawit sendiri bahkan telah menjadi komponen pokok dalam energi BBM Indonesia karena menjadi bahan pencampuran solar hingga 100 persen biodisel ke depan.

Namun Indonesia tampaknya tidak akan mau berkorban untuk menekan usaha penggalian batubara yang tahun ini 2022 telah ditarget 650-700 juta ton dan telah menempatkan Indonesia sebagai eksportir batubara terbesar di dunia dan konon menikmati pendapatan ekspor ribuan triliun.

Indonesia juga tampaknya tidak akan mau berkorban mengurangi penebangan hutan untuk tanaman sawit. Karena sawit merupakan salah satu sumber keuangan paling utama bersama batubara bagi kekuasaan saat ini.

Bahkan didalam rencana energi nasional, batubara masih aka menjadi kontributor paling besar bagi energi nasional selain untuk ekspor. Demikian juga sawit akan menjadi bahan bakar pengganti solar selain untuk diekspor. Kedua hal ini tidak akan pernah dikorbankan untuk isue climate change. Bahkan mungkin jika harus perang sekalipun tampaknya penguasa Indonesia berani. Karena mengorbankan ini akan membuat penguasa asam lambung naik akibat tidak diisi makanan.

Bahkan di dalam APBN 2022 usaha memaksimalkan batubara sebagai sumber energi didukung oleh anggaran APBN, termasuk dalam usaha membangun terus pembangkit pembangkit batubara. Pemerintah juga melakukan penjaminan dan bahkan penyertaan modal di BUMN untuk terus menggenjot pembangunan pembangkit batubara. Swasta Indonesia juga terus ditopang oleh bank untuk membangun pembangkit batubara walau Perusahaan Listrik Negara (PLN) menghadapi masalah oversupply listrik.

Dalam isue climate change tampak sekali pemerintah Indonesia hanya mau bagi bagi rejeki. Pemerintah langsung bergerak ke hilir dengan BUMN BUMN mereka melalui program elektrifikasi kendaraan bermotor dan peralatan rumah tangga. Program ini lebih memungkinkan untuk bagi bagi lapak diantara pengusaha nasional yang notabene sekarang komandannya adalah pengusaha batubara, yang tidak akan ragu memperluas guritanya menjadi importir mobil atau peralatan rumah tangga.

Padahal yang benar menurut alur kesepakan sejak COP 26 Glasgow dan Komitmen G20 adalah Indonesia bergerak ke hulu, membenahi pembangkit pembangkit listrik ramah lingkungan, semisal Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang tersebar di seluruh Indonesia, serta memaksimalkan usaha usaha disana. Jika ini dilakukan maka hutan hutan haruslah dipulihkan bagi kelestarian PLTA tersebut. Dari PLTA saja Indonesia sudah menang banyak, belum lagi jika seluruh potensi pembangkit ramah lingkungan yang lain seperti panas bumi, angin di maksimalkan sesuai kemampuan local content industri nasional.

Karena sikap tak mau berkorban dan hanya mau bagi bagi jatah, maka Indonesia sebagai G20 Presidency memang agak membuat dunia geli. Mengkampanye-kan mobil listrik impor yang sumber energinya 70 persen dari pembangkit batubara. Bagaimana mau bicara transisi energi?Siapa yang mau bawa duit?
Sampai saat ini belum ada uang untuk transisi energi dan deforestasi, dua isue ini juga tidak ada anggarannya di APBN 2022. Tampaknya internasional pegang data, takut dikibuli.[•]