Menkeu: Jaga Ekonomi Tetap Tumbuh Tanpa Bahayakan APBN

Jakarta, hotfokus.com

Pemerintah akan memberi suntikan berupa stimulus ekonomi agar perekonomian tetap tumbuh berkesinambungan, tanpa membahayakan APBN.

“Kita tetap jaga, pastikan bahwa defisitnya tidak di atas 3 persen. Ini dengan misi untuk menjaga ekonomi tetap bisa berekspansi di tengah tekanan global yang tinggi,” kata Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, dalam keterangannya Kamis (8/1/2026).

Menurut menteri, ini kebijakan real dari countercyclical yang sering dikatakannya selama ini.

Bendahara negara ini optimistis terhadap membaiknya pondasi dan menguatnya momentum pertumbuhan ekonomi.

Pada 2026, ia mengungkap defisit dapat ditekan ke level yang lebih rendah dengan dampak pertumbuhan ekonomi lebih besar ke masyarakat dibanding tahun lalu.

Karena itu, Purbaya menegaskan
akan mengoptimalkan peran APBN dan mesin pertumbuhan lain untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. APBN juga akan terus dioptimalkan peranannya sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian.

Mengenai realisasi APBN 2025, menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan realisasi sementara APBN 2025 menunjukkan kinerja yang solid.

Realisasi pendapatan negara sebesar Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari outlook laporan semester sebesar Rp2.865,5 triliun. Realisasi tersebut didukung penerimaan perpajakan Rp2.217,9 triliun atau 89 persen dari target sebesar Rp2.387,3 triliun dengan penerimaan pajak Rp1.917,6 triliun atau 87,6 persen dari target dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp300,3 triliun atau 99,6 persen dari target.

Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp534,1 triliun atau 104,0 persen dari target Rp477,2 triliun, serta penerimaan hibah Rp4,3 triliun atau 733,3 persen dari target Rp1 triliun.

Sementara itu, belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari outlook laporan semester sebesar Rp3.527,5 triliun. Secara lebih rinci, belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.602,3 triliun yang terdiri dari belanja kementerian dan lembaga Rp1.500,4 triliun dan belanja non-K/L Rp1.102 triliun. Sementara, transfer ke daerah telah disalurkan Rp849 triliun. (bi)