Home EKONOMI Sayangnya Dana Desa Tak Sejahterakan Ketua RT
EKONOMINASIONAL

Sayangnya Dana Desa Tak Sejahterakan Ketua RT

Share
Share

JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan memandang, dana desa seharusnya menyentuh peningkatan kesejahteraan para Ketua RT dan RW. Sebab para Ketua RT dan RW termasuk instrumen penting di desa.

“Saya sangat prihatin, waktu reses kemarin, saya masih menemukan ada Ketua RT dan RW yang mendapatkan insentif hanya 300 ribu per tahun, artinya 25 ribu perbulan, bayangkan saja. Belum lagi dana insentif itu juga dikenakan pajak,” ujar Taufik saat diskusi dengan awak media di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (9/1).

Akibat penghasilan kurang mencukupi, banyak Ketua RT dan Ketua RW terpaksa nyambi menjadi tukang parkir, tukang becak, dan lainnya.

Taufik berharap peningkatan kesejahteraan Ketua RT dan RW ikut diatur dalam revisi Undang-Undang Dana Desa. (kn)

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles
Pemerintah dorong hilirisasi lewat KEK Gresik. Investasi tembus USD6,1 miliar, sektor manufaktur jadi motor utama.
NASIONAL

KEK Gresik Makin Moncer, Pemerintah Gaspol Hilirisasi Lewat Pabrik Melamin

Jakarta, hotfokus.com Pemerintah mempercepat penguatan hilirisasi industri untuk mendorong transformasi ekonomi nasional....

Ekonomi RI Tahan Guncangan Global, Airlangga: Konsumsi Kuat dan APBN Solid
EKONOMI

Ekonomi RI Tahan Guncangan Global, Airlangga: Konsumsi Kuat dan APBN Solid

Jakarta, Hotfokus.com Pemerintah optimistis kondisi ekonomi Indonesia tetap tangguh di tengah tekanan...

APCS 2026 Belawan jadi ajang promosi UMKM untuk menembus pasar global dan tingkatkan daya saing produk lokal.
EKONOMI

APCS 2026 Belawan Jadi Panggung UMKM, Produk Lokal Tembus Pasar Global

Jakarta, hotfokus.com Kementerian UMKM memanfaatkan ajang ASEAN Plus Cadet Sail (APCS) 2026...

NASIONAL

UU Perlindungan Konsumen Kurang ‘Bergigi’. Mendag: Perlu Direvisi

Jakarta, hotfokus.com Pemerintah mengaku Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No 8/1999 masih kurang...