Pergantian Direktur Pemasaran Pertamina, Hadapi Tahun Politik Pemerintah Jangan Ambil Risiko

JAKARTA– Pemerintah diminta cermat dalam menentukan Direktur Pemasaran Pertamina. Sebab hingga tahun depan, Indonesia berada di tahun politik.

“Tahun 2018 ,2019 adalah tahun politik. Tahun panas. Jika menteri bumn salah memilih orang untuk didudukan pada kursi direktur pemasaran Pertamina, maka yang akan menuai masalah adalah Pemerintah sendiri,”ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Puyuono.

Tahun politik 2018 ,2019 tahun yang harus kondusif terhadap iisu dan masalah ketersediaan BBM dan elpiji. Jika Direktorat Penasaran dikomandoi oleh orang dari luar pertamina yang tidak akrab dengan bidang ini maka Pemerintah bisa menghadapi masalah yang berpotensiembuat panas suasana politik.

“Pemerintah juga sedang melaksanakan program BBM satu harga serta sudah menyatakan tidak akan menaikan harga jual BBM PSO dan elpiji subsidi. Ini tentu bisa dikawal oleh orang karir yang sudah kuasai kunci untuk sukses nya kebijakan presiden dan pemerintah” tegas Arief.

Dia mengingatkan Pemerintah agar tidak salah menempatkan orang pada posisi Direktur Pemasaran Pertamina. Apalagi fungsi direktorat pemasaran pertamina bukan 100 persen terkonsentrasi soal marketing saja. Direktorat Pemasaran pertamina lebih dominan terkait soal penyediaan dan distribusi energi kepada rakyat.

“Karena itu dibutuhkan direktur yang paham dan berpengalaman dengan seluk beluk distribusi,”tegas Arief.

Kerua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu itu, menambahkan bahwa selama ini kursi direktur pemasaran Pertamina selalu diambil dari orang karir yang telah meniti karir sebagai General Manager di wilayah kemudian Vice President di lingkungan Pemasaran hingga pada level Senior Vice President atau Direktue Utama anak perusahaan di lingkungan Direktorat Pemasaran.

“Ini harusnya jadi pedoman bagi Menteri BUMn dalam menetapkan Direktur Pemasaran Pertamina,”tegasnya. (ACB)