Penambahan Kuota Solar Subsidi Hanya Untuk Penuhi Kebutuhan Desember 2023 Saja

Jakarta, Hotfokus.com

Pengamat Kebijakan Energi, Sofyano Zakaria menilai, permintaan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM).Solar subsidi yang diminta PT Pertamina Patra Niaga, sejatinya adalah untuk memenuhi kebutuhan BBM Solar subsidi masyarakat pada bulan Desember 2023, sehingga harusnya bisa menjadi pertimbangan Pemerintah khususnya Menteri Keuangan dengan memperhitungkan realisasi penggunaan subsidi BBM yang ada pada APBN.

“Sepanjang penambahan kuota Solar tidak membuat bertambahnya besaran subsidi BBM pada APBN 2023, maka seharusnya hal itu bukan masalah besar buat Pemerintah,” kata Sofyano yang juga Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) ini.

Menurut Sofyano, sesuatu yang mustahil jika mengharapkan adanya pengendalian penggunaan BBM oleh masyarakat dengan mengandalkan kuota yang telah disetujui Pemerintah untuk tahun 2023 sebesar 16,8 juta KL. Pasalnya, pada bulan Desember ini ada 2 kegiatan perayaan Nasional yakni Natal dan Tahun Baru dan ini pasti berpengaruh terhadap penggunaan BBM.

“Tak hanya itu, pada bulan Desember tahun ini juga ada kegiatan kampanye Pemilu dan Pilpres 2024. Sehingga jika terjadi kekosongan BBM Solar subsidi maka tentu saja ini bisa jadi isu besar yang tidak menguntungkan bagi Pemerintah. Apalagi saat ini Pemerintahan Presiden Jokowi sedang dalam sorotan serius dari peserta Pilpres yang ada,” jelasnya.

pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, bahwa pada prinsipnya kuota Solar subsidi masih menggunakan pagu yang sudah ada. Sejalan dengan itu, ia meminta agar Pertamina memastikan tidak ada kekurangan Solar di lapangan. Apalagi, kata dia, jelang akhir tahun di mana ada ombak tinggi dan cuaca yang bersahabat yang berpotensi bisa mengganggu distribusi solar.

“Solar kemarin kan sudah dibahas prinsipnya masih pakai pagu yang ada, tapi kita minta sama Pertamina supaya jangan sampai kekurangan di lapangan karena memang memasuki akhir tahun harus betul-betul disiapin ya karena nanti ombak tinggi, nanti supply jadi susah, jangan sampai kekurangan supply,” kata Arifin di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Menteri Arifin juga meminta Pertamina untuk terus melakukan pengawasan. Ia ingin agar solar subsidi diterima oleh mereka yang berhak. “Sementara Pertamina juga harus melakukan pengawasan di lapangan supaya yang berhak tuh yang menerima,” katanya.(RAL)