ROTE — Lain dulu lain pula sekarang. Jika dulu selama 50 tahun Indonesia terkesan tidak berdaya terkait pengelolaan minyak dan gas di Blok Mahakam, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo 100 persen saham Blok Mahakam dapat dikuasai Indonesia.
Sementara upaya menguasai 51 persen saham Freeport terus dilakukan meski alot.
Saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) di Auditorium Tilangga Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (8/1) sore, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa setelah selama 50 tahun dikelola perusahaan asing maka sejak Januari 2018 Blok Mahakam telah 100 persen kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Selanjutnya akan dikelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pertamina (Persero).
“Saya serahkan kepada Pertamina. Dulu kita satu persen saja enggak punya saham di situ, sekarang 100 persen. Ini berikan ke Pertamina,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Tahun 2018, di Auditorium Tilangga, Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (8/1) sore.
Semula Blok Mahakam dikuasai oleh PT Total E&P Indonesie (TEPI). Namun, kontrak mereka habis per 31 Desember 2017. Pemerintah tidak memperpanjang izin pengelolaan blok atau Wilayah Kerja Mahakam di Kalimantan Timur itu, dan memilih mengambil alih pengelolaan tersebut, dengan menyerahkannya kepada PT Pertamina Persero.
Negosiasi Freeport alot
Sementara terkait Freeport, Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah ingin saham yang lebih besar, dan saat ini sedang diurus. “Sudah tiga tahun kita negosiasi, alot banget. Enggak apa-apa alot yang penting jangan kalah,” ujar Presiden Jokowi.
Menurut Presiden, sudah berpuluh tahun Indonesia hanya diberi 9,3 persen saham perusahaan tambang di Kabupaten Timika, Papua itu.
“Saya sudah perintahkan minimal 51 persen, minimal. Tapi tiga tahun juga belum rampung-rampung, haduh,” ucap Presiden Jokowi.
Sebelumnya dalam pertemuan di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, akhir Agustus 2017, yang dihadiri Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, CEO Freeport McMoran Richard Adkerson telah sepakat melakukan divestasi 51 persen saham untuk kepemilikan nasional. Namun detil kesepakatan ini masih terus dinegosiasikan oleh pemerintah dan Freeport. (kn)
Leave a comment