Jakarta, Hotfokus.com
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengejar target Program Satu Juta Rumah terpenuhi untuk tahun 2019. Jumlah yang harus dibangun adalah 1.250.000. Pada Mei 2019, baru 400 ribu rumah yang terealisasi.
Program 1 juta rumah dicanangkan Presiden Joko Widodo pada April 2015 lalu. Tujuannya meningkatkan ketersediaan rumah di Indonesia dengan melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Asosiasi Pengembang Perumahan, dan Perbankan.
Dari total target tersebut, komposisi target adalah 70 persen untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) lalu 30 persen untuk rumah non MBR.
“Capaian Program Satu Juta Rumah status per 27 Mei 2019 sudah mencapai angka 400.500 unit. Masih sesuai target sehingga kami optimis bisa tercapai,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid beberapa waktu lalu.
Hal tersebut juga didukung dengan telah ditetapkannya ketentuan harga baru rumah subsidi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
“Dengan keluarnya PMK baru tersebut, para pengembang juga akan lebih bersemangat membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Apalagi banyak juga kemudahan perizinan untuk perumahan di daerah,” terangnya.
Dari capaian 400.500 unit rumah yang ada, tercatat rumah yang dibangun untuk MBR telah mencapai 86 persen dan 14 persen adalah rumah non MBR.
Dari jumlah tersebut, rumah MBR yang dibangun oleh Kementerian PUPR berjumlah 56.070 unit, dari skema Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) sebanyak 37.949 unit dan rumah MBR yang dibangun pengembang 247.270 unit dan masyarakat 2.889 unit.
“Sedangkan pembangunan rumah non subsidi oleh pengembang sebanyak 56.232 unit dan masyarakat sebanyak 90 unit,” jelas Khalawi.
Angka ini akan terus bertambah hingga akhir tahun ini karena Kementerian PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan akan meningkatkan program rumah berbasis komunitas seperti perumahan para pemangkas rambut di Garut. “Saat ini sudah 13 Kabupaten/Kota yang telah mengajukan program ini dimana lahan telah disediakan,” tambah Khalawi.(ert)
Leave a comment