Pemerintah Harus Beri Perhatian Serius Pada Wilayah Perbatasan

Jakarta, hotfokus.com

DPR berharap pemerintah memberi perhatian serius terhadap wilayah perbatasan. Sebab dibalik tantangannya yang cukup besar, wilayah menyimpan potensi besar bagi penerimaan negara.

“Tantangan serius di wilayah perbatasan terutama minimnya pengawasan, sehingga terjadi kebocoran transaksi ilegal,” kata Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Jazilul Fawaid menyoroti hal ini usai mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Banggar DPR ke Kalimantan Barat, dalam keterangannya Jumat (29/11/2024).

Ia menjelaskan Kalimantan Barat memiliki perbatasan sepanjang 900 kilometer hanya sembilan pintu resmi. Di wilayah tersebut ada lebih dari 200 jalur ilegal yang digunakan untuk perdagangan barang, termasuk barang ilegal dan penghindaran pajak.

Sehingga aktivitas perdagangan ilegal di wilayah perbatasan menjadi tantangan utama. Barang ilegal yang masuk, tidak hanya merugikan ekonomi, tapi juga mengancam keamanan nasional.

Menurutnya, perdagangan ilegal ini tidak hanya melibatkan barang haram, tapi juga barang konsumsi yang menghindari pajak. “Jika jalur-jalur ilegal ini bisa ditutup, potensi penerimaan negara dari sektor ini akan meningkat,” tandasnya.

Untuk mengoptimalkan potensi wilayah perbatasan, pihaknya meminta pemerintah meningkatkan jumlah aparat yang cukup disertai dukungan teknologi, seperti pengawasan berbasis sinyal dan satelit agar bisa menutup celah jalur ilegal.

Selain itu, pemerintah juga harus mengembangkan infrastruktur pelabuhan dan perdagangan di perbatasan agar menjadi pusat ekonomi.

“Kita tidak bisa membiarkan potensi sebesar ini terbuang percuma. Dengan pengelolaan yang tepat, wilayah perbatasan bisa menjadi motor baru bagi perekonomian nasional,” tegasnya. (bi)