Optimalkan KUR Agar Pekerja Migran Tak Terjerat Pinjaman Berbunga Tinggi

Jakarta, hotfokus.com

Pemerintah akan mengoptimalkan kredit usaha rakyat (KUR) untuk peluang kerja luar negeri bagi pekerja migran Indonesia serta peserta program SMK go global.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, mengungkap optimalisasi penyaluran KUR untuk memastikan calon pekerja migran dan peserta program SMK go global memiliki akses pembiayaan yang memadai, sebelum berangkat bekerja ke luar negeri.

“Optimalisasi pembiayaan ini penting untuk mencegah calon pekerja migran dan peserta program SMK go global terjerat pinjaman ilegal maupun pinjaman berbunga tinggi yang memberatkan mereka sebelum bekerja,” jelasnya dalam keterangannya Rabu (4/11/2026).

Menurut menteri, pemerintah telah mengalokasikan anggaran melalui APBN sekitar Rp1 triliun untuk meningkatkan kapasitas calon pekerja dan peserta program SMK go global.

Namun dukungan pembiayaan tak cukup berhenti untuk pelatihan dan meningkatkan kompetensi. Kebutuhan biaya pemberangkatan juga harus mendapat perhatian agar peserta yang telah dipersiapkan dapat melanjutkan proses penempatan kerja.

Sejumlah komponen biaya yang perlu diperhitungkan antara lain pemeriksaan kesehatan atau medical check-up (MCU), tiket perjalanan, dan kebutuhan administrasi lainnya. Pembiayaan tersebut memiliki karakteristik berbeda di setiap negara tujuan.

“Ada negara yang biaya penempatannya ditanggung pemberi kerja. Tapi ada pula komponen biaya yang masih harus dipenuhi calon pekerja migran,” tambah menteri.

Disebutkan, persoalan biaya pemberangkatan dapat menjadi kendala dalam proses penempatan apabila calon pekerja migran tak memiliki kemampuan pembiayaan. Kondisi tersebut berisiko mendorong calon pekerja migran mencari pinjaman dari sumber informal, termasuk pinjaman ilegal dengan bunga tinggi.

Karena itu, KUR penempatan pekerja migran diharapkan menjadi alternatif pembiayaan yang lebih terjangkau, aman, dan sesuai ketentuan. Dengan demikian, calon pekerja migran tidak harus menanggung beban utang yang memberatkan sebelum memperoleh penghasilan di negara penempatan.

Menteri mengaku besarnya kontribusi pekerja migran terhadap perekonomian nasional melalui remitansi. Ia menyebut remitansi pekerja migran pada 2024 mencapai sekitar Rp253 triliun dan meningkat menjadi Rp288 triliun pada 2025.

Angka tersebut menunjukkan pentingnya dukungan pembiayaan dan pelindungan bagi pekerja migran sebagai bagian dari kontribusi mereka terhadap perekonomian Indonesia. (bi)