Home HUKUM Moeldoko : Soal Keamanan Masyarakat Jangan Takut
HUKUM

Moeldoko : Soal Keamanan Masyarakat Jangan Takut

Share
Share

 

JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di beberapa tempat akhir-akhir ini -terutama menyangkut gangguan kerukunan beragama di Jawa Barat, Banten, dan Yogyakarta tidak terkait satu sama lain. Untuk itu, ia meminta masyarakat tetap tenang dan tak usah takut.

“Itu semua kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat biasa, yang kebetulan waktunya berdekatan. Not by design,” kata Moeldoko, usai pertemuan dengan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) di Kantor Staf Presiden, Rabu (14/2) siang.

Moeldoko menegaskan, polisi harus meningkatkan kewaspadaan anggotanya. “Jangan ragu-ragu bertindak terhadap pelaku kekerasan dan tindakan intoleransi,” tegasnya.

Dalam pertemuan itu hadir Kepala UKP-PIP Yudi Latief dan beberapa anggota Dewan Pengarah, antara lain Try Sutrisno, Mahfud MD, dan Andreas Anangguru Yewanggoe dan anggota Dewan Penasihat Benny Susetyo.

Poin utama yang dibahas di pertemuan siang itu antara UKP-PIP dan Kantor Staf Preiden yakni upaya menyosialisasikan Pancasila menjadi lebih mudah ke depan.

“KSP akan mensinergikan seluruh kekuatan di antara Kementerian dan Lembaga agar program-program UKP-PIP bisa masuk di dalamnya dan bisa menjadi kekuatan yang besar. Juga agar program-program itu tidak berdiri sendiri yang pada akhirnya bisa overlapped atau tumpang tindih dan tidak sinkron,” kata Moeldoko.

Kepala UKP-PIP Yudi Latief menekankan, apa yang diputuskan oleh UKP butuh proses sinergi dengan lembaga-lembaga terkait, dan tentunya memerlukan dukungan dari institusi kepresidenan.

“Dalam hal ini KSP sebagai tangan kanan utama dari lembaga kepresidenan untuk bisa mengorganisir lembaga-lembaga terkait,” kata Yudi. Selanjutnya, Yudi menjelaskan bagaimana cara menyosialisasikan Pancasila ke masyarakat yaitu merespon isu-isu strategis yang ada di publik yang ada implikasinya dengan soal nilai Pancasila.

“Pancasila menjadi sakti kalau efektif merespon problem-problem yang ada,” ungkapnya. Nantinya UKP-PIP akan melakukan penyediaan konten serta mapping persoalan, dan KSP akan mengeksekusinya. (kn)

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles
Sofyano Zakaria Desak Pengusutan Tuntas Penyelundupan 160 Juta Batang Rokok Ilegal di Pekanbaru
HUKUM

Sofyano Zakaria Desak Pengusutan Tuntas Penyelundupan 160 Juta Batang Rokok Ilegal di Pekanbaru

Jakarta,hotfokus.com Pengungkapan penyelundupan 160 juta batang rokok ilegal tanpa pita cukai di...

Menteri PKP & Menkumham Gaspol Rampungkan Regulasi UU Perumahan
HUKUM

Menteri PKP & Menkumham Gaspol Rampungkan Regulasi UU Perumahan

Jakarta, Hotfokus.com Pemerintah terus mempercepat penyusunan aturan sektor perumahan. Menteri Perumahan dan...

Putusan Penganiayaan di Bekasi: Ruly Setiawan Divonis 6 Bulan Penjara
HUKUM

Putusan Penganiayaan di Bekasi: Ruly Setiawan Divonis 6 Bulan Penjara

Jakarta, hotfokus.com Pengadilan kembali menarik perhatian publik setelah Majelis Hakim memutus perkara...

Kemenkop dan Kemenkumham kerja sama daftarkan HKI kolektif agar produk koperasi punya perlindungan hukum dan daya saing global.
HUKUM

Kemenkop dan Kemenkumham Sepakati Pendaftaran Kolektif HKI untuk Perkuat Daya Saing Koperasi

Jakarta, hotfokus.com Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) resmi...