Jakarta, Hotfokus.com
Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Kementerian BUMN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap berkolaborasi dengan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Salah satu strateginya adalah melalui koperasi.
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menjelaskan dengan berkoperasi para nelayan akan mendapatkan kepastian menjual hasil tangkapan ikan karena koperasi sebagai offtaker. Selain itu koperasi juga bisa menjadi wadah bagi para nelayan untuk mengoptimalkan sumber dayanya sehingga mampu memenuhi kebutuhan ikan dengan skala industri.
“Untuk mendorong baik kelas itu jangan lagi nelayan itu sendiri – sendiri, tapi gabung dalam koperasi sehingga skala ekonominya ada. Jadi badan hukumnya berkoperasi, tidak lagi informal tapi harus formal,” ujar MenKopUKM, Teten Masduki dalam Munas IV KNTI bertajuk “Aksi Kolaborasi Pemenuhan Hak Nelayan Tradisional menuju Indonesia yang Mandiri, Adil, Makmur, dan Lestari” di Gedung Smesco Tower, Jakarta, Selasa (19/7/2022).
Hadir dalam acara tersebut Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini, Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Catur Indah Prasetiani dan Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi.
Dijelaskan bahwa potensi laut Indonesia sangat besar sehingga Indonesia berpotensi menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia di tahun 2030. Salah satu tindakan agresif yang perlu dilakukan adalah mendorong produktivitas pertanian dan perikanan. Hal itu bisa dilakukan manakala ekosistem pengelolaan perikanan dikemas dengan cara modern yang salah satunya bisa dilakukan melalui koperasi.
Teten mencontohkan salah satu negara dengan pemain utama sektor perikanan dunia yaitu di Jepang. Di Jepang sektor perikanan maju pesat karena pengelolaan perikanan dilakukan oleh koperasi. Dari hulu ke hilir sudah dibangun dalam salah satu sistem yang baik di dalam wadah koperasi.
“Koperasi itu yang paling cocok untuk mengkonsolidasi usaha kecil orang- perorangan sehingga berlembaga dan masuk dalam skala ekonomi,” ulasnya.
Di tempat yang sama Erick Thohir menyatakan pihaknya siap membangun ekosistem perikanan Indonesia lewat kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga dengan KNTI. Erick juga bakal mendorong BUMN seperti Himbara, Perindo, Perinus, hingga PNM untuk terlibat dalam ekosistem tersebut.
Dijelaskannya bahwa nelayan memegang peran penting bagi masa depan ekonomi serta kedaulatan pangan bangsa. Erick menyebut 54 persen asupan protein nasional merupakan kontribusi nelayan melalui produk ikan dan makanan laut lainnya. Menurutnya potensi perikanan darat Indonesia sebesar tiga juta ton per tahun, sedangkan potensi perikanan laut mencapai 12,54 juta ton per tahun.
“Maka, nelayan Indonesia tidak boleh jadi ayam yang kelaparan di lumbung padi. Dengan potensi sebesar itu bagaimana kita bisa memenuhi kesejahteraan nelayan sekaligus memenuhi kebutuhan pangan nasional,” ucap Erick.
Oleh karena itu, ucap Erick, BUMN bertekad mewujudkan kesejahteraan nelayan dan memetakan kebutuhan para pahlawan maritim bangsa, melalui tiga inisiatif. Pertama, pendanaan nelayan dengan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dan PNM di sektor perikanan.
Erick mengatakan serapan KUR di nelayan baru sebesar Rp 2,1 triliun dari total KUR yang mencapai Rp 388 triliun. Pun dengan serapan PNM Mekaar di nelayan yang baru sebesar Rp 1,6 triliun dari total alokasi yang disediakan yang sebesar Rp 46 triliun.
“Ini masih terlalu kecil, maka kita dorong supaya ada pendataan ganda di nelayan, suami dapat bantuan, ibu-ibunya juga di rumah bisa tetap berusaha dengan PNM Mekaar. Bantuan permodalan ini bisa membantu nelayan terlepas dari jeratan rentenir,” pungkas Erick.
Sementara itu Ketua Umum KNTI, Riza Damanik mengungkapkan bahwa KNTI sebagai wadah organisasi nelayan di Indonesia bertekad untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan. Untuk itu pihaknya akan terlibat aktif dalam mengawal setiap kebijakan pemerintah agar berpihak pada nelayan kecil dan tradisional.
“Kami ingin memastikan nelayan kecil dan tradisional hidup sejahtera. Kami juga jngin memastikan tidak ada masalah pangan, tidak ada masalah lapangan pekerjaan, tidak ada masalah kesejahteraan dan tidak ada masalah lingkungan,” kata dia dalam sambutannya.
KNTI juga akan memperjuangkan hak-hak para nelayan kecil dan tradisional untuk mendapatkan kemudahan akses BBM yang mudah dan murah. Sebab 60% biaya melaut adalah membeli BBM. Dia ingin agar BBM bersubsidi benar-benar bisa tepat sasaran agar nelayan bisa hidup lebih layak.
“Kami ingin memastikan agar akses nelayan terhadap perairan laut tetap terbuka, tidak dikavling-kavling. Karena tanpa laut tak ada nelayan,” pungkas dia. (DIN/RIF)
Leave a comment