JAKARTA – Danau-danau di Indonesia saat ini dalam kondisi memprihatinkan. Banyak di antaranya mengalami ancaman kelestarian. Karena itu bupati dan wakil bupati dari daerah yang memiliki danau, datang ke DPD RI untuk menyampaikan aspirasi soal permasalahan danau di daerah masing-masing.
Dalam audiensi pada Kamis (19/10), DPD RI diharap mampu mendorong pemerintah menciptakan sistem pengelolaan danau yang lebih baik di seluruh wilayah Indonesia.
Menjawab aspirasi para bupati dan wakil bupati, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan lembaganya mengakomodir aspirasi yang dipandang berhubungan erat dengan kepentingan daerah. Menurutnya danau memberikan manfaat penting seperti pariwisata, ketahanan pangan, irigasi, maupun perikanan.
“Dalam rangka konservasi danau yang menjadi kewajiban kita bersama dan negara harus kita didorong ke sana agar memungkinkan untuk perawatan atau rehabilitasi yang sudah rusak. Masalah lingkungan selalu menjadi perhatian kita,” ucapnya di Ruang Delegasi Ketua DPD RI.
Senator dari Provinsi Maluku ini selanjutnya berniat akan mengkomunikasikan masalah danau kepada pemerintah, baik melalui pertemuan dengan presiden ataupun rapat kerja Komite dengan Kementerian terkait.
“Nanti kalau saya ketemu presiden pada momen yang tepat akan saya sampaikan. Kalau presiden sepakat, forum ini dapat bertemu dengan presiden beserta menteri terkait. Nanti disampaikan disana, anggap aja sebagai rapat kabinet terbatas,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Komite II Parlindungan Purba mengusulkan pembentukan Badan Revitalisasi Danau. Badan tersebut akan fokus pada konsep revitalisasi dan pengelolaan sesuai dengan kelestarian, baik untuk danau yang rusak ataupun danau yang belum rusak.
Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo mengatakan pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas Deklarasi Limboto yang terdapat dalam Konferensi Danau Nusantara di Gorontalo tanggal 21-23 September 2017. Nelson menginginkan agar danau-danau di Indonesia tidak rusak.
Saat ini langkah pengelolaan kelestarian danau kurang maksimal karena hanya memfokuskan pada hilir, bukan pada aspek pencegahan. Dirinya juga meminta adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan untuk pelestarian danau. Oleh karena itu melalui DPD RI dirinya meminta agar isu pengelolaan dan pelestarian danau dibawa ke tingkat nasional untuk dirumuskan melalui kebijakan pemerintah. DPD RI dianggap sebagai wakil daerah yang memiliki posisi strategis untuk membantu merumuskan solusi atas permasalahan kerusakan danau di Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komite II DPD RI I Kadek Arimbawa dan Aji Mirza, Senator dari Sumatera Barat Emma Yohana, dan Senator dari Gorontalo Rubaeti Erlita. Selain itu, dari kepala daerah yang hadir adalah Wakil Bupati Agam, Plh Bupati Jayapura, Bupati Banggai, Bupati Samosir, dan Bupati Semarang. (kn)
Leave a comment