Jakarta, Hotfokus.com
Ketua DPP KNPI, Haris Pratama mengatakan, peran pemuda dan masyarakat Maluku untuk mengawal masalah pemberdayaan sumber daya alam terutama sumber daya kelautan sangat dibutuhkan.
Hal ini disampaikan Haris dalam keterangan persnya yang diterima Hotfokus.com di Jakarta, Jumat (13/9) malam. “Jangan sampai ada mafia lain lagi yang ikut masuk, karena tidak akan ada manfaatnya bagi masyarakat setempat, jadi tugas KNPI dan pemuda Maluku untuk menjaganya,” tegas Haris.
Ia berharap, kemaritiman di Maluku bisa bermanfaat bagi masyarakat Maluku sendiri. “Yang sekarang sudah jelas, saya pernah lihat di beberapa daerah. Misalnya di Tual ada kapal Thailand, Filipina, juga ada kapal-kapal asing lainnya yang ditangkap di Maluku. Kalau bukan mafia perikanan apa namanya?” Tanya Haris.
Ia mengungkapkan, saat memberikan kuliah umum dan doalog publik di kampus Universitas Pattimura (Unipatti), Selasa (11/9) lalu, dirinya telah menyampaikan dukungan terhadap l6angkah Gubemur Maluku untuk bagaimana sumber daya alam khususnya laut di Maluku bisa memakmurkan masyarakat Maluku sendiri, bukan orang lain.
“Saat dialog dengan civitas akademika Unippati di Ambon Selasa lalu saya sudah menegaskan dukungan penuh kepada Gubernur Maluku atas langkah yang beliau ambil agar bagaimana SDA khususnya hasil laut di Maluku untuk kemakmuran msayarakat setempat, bukan orang lain. Apalagi jika hanya untuk menguntungkan para mafia saja,” tegasnya.
Terkait janji pemerintah pusat untuk menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang hingga saat ini belum direalisasikan, menurut Haris, ini menjadi tanggung jawab Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Apalagi, ini bukan hal baru, tetapi sudah didengungkan lebih dari lima tahun lalu sejak zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo.
Selain itu, moratorium yang dikeluarkan Kementrian Kelautan dan Perikanan juga merupakan kebijakan merugikan atau melemahkan nelayan kecil dan membuat kelompok mafia yang punya kapal besar saja yang mampu menikmati hasil laut Maluku.
“Kami berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mau memanggil Menteri Susi untuk mempressurenya terkait janji tersebut jika kendalanya di Susi. Sebab adanya LIN diharapkan bisa membuat masyarakat Maluku sejahtera dan itu harus dipertimbangkan Presiden,” papar Haris.
“Kalau buntu, saran saya lebih baik Susi diganti di periode berikut. DPP KNPI akan terus mendorong yang terbaik untuk masyarakat dan juga perintahkan semua DPD mengawal kebijakan pemerintah pusat dan daerah demi kesejahteraan masyarakat,” tambah dia.
Sebelumnya Ketua Karateker DPD KNPI Maluku Abdussalam Hehanussa menilai fenomena pengelolaan laut di Maluku selama ini sangat tidak optimal bagi masyarakat Maluku. Pasalnya, moratorium yang dikeluarkan Kementrian Kelautan dan Perikanan merupakan kebijakan merugikan atau melemahkan nelayan kecil dan membuat kelompok mafia yang punya kapal besar saja yang mampu menikmati hasil laut Maluku. “Kami sangat tegas melawan kebijakan yang merugikan masyarakat Maluku. Harus ada semacam otonomi khusus yang membuat semua industri berinvestasi di Maluku agar ada dampak tenaga kerja, ada ruang orang bisa mendapat hasil maksimal dalam aspek ekonomi dan ada daya beli masyarakat nelayan,” tukasnya.
Yang namanya hasil laut, kata dia, tidak bisa terukur dan hanya dimanfaatkan kelompok bisnis, atau mafia besar yang hanya merugikan masyarakat Maluku saja. “Untuk itu butuh kebijakan pemerintah yang tegas terhadap bagaimana pengembangan sektor kelautan untuk masyarakat Maluku bisa meningkatkan PAD, kegiatan masyarakat optimal, pendapatan dan daya beli masyarakat maksimal, karena masyarakat kita di Maluku adalah masyarakat pesisir,” pungkas kader Partai Golkar ini.(ral)
Leave a comment