KKP Pertemukan Entitas Asing dan Lokal Buat ‘Betot’ Investasi

Jakarta, hotfokus.com

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pertemukan entitas asing dan dalam negeri buat ‘membetot’ investasi biru di sektor kelautan dan perikanan. Pertemuan tersebut dikemas dalam Indonesia Marine and Fisheries Business Forum (IMFBF) 2024.

“Ini bisnis forum pertama kali yang levelnya internasional, kita undang negara sahabat agar bisa menjadi bagian dari global supply chain. Sebab kita punya potensi yang luar biasa di sektor kelautan dan perikanan,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Senin (5/2/2024).

Ia menilai peluang investasi di sektor kelautan dan perikanan sangat besar, karena dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya meningkatnya kebutuhan pangan global, termasuk kebutuhan protein, seiring terus bertambahnya populasi manusia.

Selain itu, kesadaran masyarakat akan manfaat makanan laut terus berkembang sehingga permintaan ikan secara global pun meningkat. Proyeksi dari Global Seafood Market, pasar seafood global akan tumbuh dengan laju tahunan hingga 8,92%.

Sesuai data triwulan III-2023 menunjukkan investasi sektor kelautan dan perikanan mencapai Rp9,56 triliun, meliputi PMDN Rp5,32 triliun, PMA Rp1,4 triliun, dan kredit investasi Rp2,84 triliun.

Menurut menteri, p engolahan ikan menempati urutan pertama investasi senilai Rp3,65 triliun, selanjutnya budidaya perikanan sebesar Rp2,6 triliun, pemasaran Rp1,95 triliun, penangkapan ikan Rp1,18 triliun dan jasa perikanan Rp186,51 miliar.

Karenanya, Trenggono mengungkap tingginya permintaan hasil perikanan di pasar global disambut positif pemerintah, dengan memberi kemudahan perizinan, insentif, keamanan dan kestabilan iklim politik, konektivitas dan tenaga kerja yang terampil.

Apalagi KKP juga mengedepankan tata kelola berbasis ekonomi biru untuk memastikan kelestarian ekosistem kelautan dan perikanan, sehingga industri di dalamnya berjalan berkelanjutan.

Program ekonomi biru mencakup perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik. (bi)