JAKARTA — Penyaluran elpiji bersubsidi hingga akhir November 2017 mencapai sebesar 5,750 juta Metrik Ton dari kuota yang ditetapkan pada APBN-P 2017 sebesar 6,199 Juta Metrik Ton (MT).
“Perkiraan hingga akhir Desember 2017 distribusi elpiji 3 kilogram akan melebihi kuota sekitar antara 1,6 persen,” ujar Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero), M Iskandar di Kantor Pertamina Pusat Jakarta Jumat (8/12/2017).
Ketersediaan elpiji di dalam negeri dalam posisi aman. Pertamina menyiapkan stok elpiji untuk 18,9 hari diatas stok minimal 11 hari.” Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dengan stok elpiji yang dipersiapkan Pertamina,” tambah Iskandar.
SVP Non Fuel PT Pertamina (Persero) Basuki Trikora Putra, menambahkan, kekosongan sesaat elpiji seperti yang banyak diberitakan, hanya dialami dibeberapa kabupaten kota di wilayah Jawa Barat saja, itupun sifatnya hanya lokal dibeberapa titik dalam wilayah tersebut. Tidak menyeluruh.
“Pertamina selalu siaga mengantisipasi kekosongan elpiji 3 kilogram di wilayah yang memang terbukti terjadi peningkatan penggunaan dan semua ini telah dilakukan oleh Pertamina,” jelas Trikora.
Pengamat kebijakan energy, dari Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano zakaria, menyatakan sangat mengapresiasi kinerja Pertamina yang mampu mendistribusikan elpiji bersubsidi nyaris sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah.
“Penanganan distribusi elpiji yang tidak menjebol kuota Elpiji, sangat berpengaruh besar terhadap anggaran subsidi yang harus disiapkan pemerintah” tambah Sofyano.
Jika hingga akhir Desember 2017 over kuota hanya terjadi sebesar 1,6 persen atau hingga 3 persen itu Artinya, penambahan anggaran subsidi elpiji yang jadi beban Pemerintah dapat diminimalisir dan kebutuhan masyarakat terhadap elpiji pun terbukti bisa terpenuhi. Keberhasilan Pertamina ini pantas dihargai.
“Disisi lain terhadap adanya over kuota sebesar 1,6 persen atau katakanlah sebesar 3 persen itu adalah hal yang lumrah karena ini berkaitan dengan pertambahan jumlah penduduk termasuk adanya peningkatan kebutuhan yang terkait dengan pertumbuhan perekonomian. Jika tidak terjadi over kuota itu bisa pula dimaknai bahwa daya beli masyarakat menurun dan atau perekonomian tidak meningkat. Dan ini tentunya berdampak terhadap kinerja pemerintahan pula,”tegas Sofyano. (ir)
Leave a comment