Jakarta, hotfokus.com
Diguncang masalah energi, ekonomi Indonesia masih unjuk gigi. Bahkan J.P. Morgan dalam laporan terbarunya Eye on the Market menempatkan Indonesia menduduki peringkat kedua dunia sebagai negara paling tahan dari guncangan energi global.
Dalam laporan bertajuk Pandora’s Bog: The Global Energy Shock of 2026 yang dirilis pada 21 Maret, menganalisis negara yang mewakili sekitar 82 persen konsumsi energi dunia.
Dengan menggunakan indikator total insulation factor, yakni ukuran komposit yang mengagregasi empat komponen utama sumber energi domestik seperti produksi gas, produksi batu bara, pembangkit nuklir, dan energi terbarukan, sebagai persentase dari useful final energy nasional.
Indonesia mencatat insulation factor sebesar 77 persen, terpaut tipis di bawah Afrika Selatan (79 persen) dan di atas Tiongkok (76 persen) serta Amerika Serikat (70 persen).
Disebutkan, kekuatan ketahanan energi Indonesia ditopang terutama dari kontribusi signifikan produksi batu bara domestik yang memenuhi sekitar 48 persen konsumsi energi akhir nasional, gas bumi domestik 22 persen serta energi terbarukan 7 persen.
Sehingga Indonesia dinilai memiliki tingkat eksposur langsung yang sangat rendah terhadap jalur distribusi energi global yang sedang menjadi sorotan. Impor minyak dan gas melalui Selat Hormuz hanya menyumbang sekitar 1 persen dari total konsumsi energi primer nasional, dimana jauh di bawah negara-negara Asia Timur seperti Korea Selatan (33 persen), Taiwan dan Thailand (27 persen), serta Singapura (26 persen).
Sebaliknya, laporan tersebut menyoroti negara-negara maju seperti Italia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Belanda sebagai yang paling rentan akibat tingginya ketergantungan terhadap impor minyak dan gas.
“Pengakuan dari J.P. Morgan ini merupakan cermin kerja kolektif lintas kementerian/lembaga dalam menjaga ketahanan energi nasional,” kata Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangannya Kamis (23/4/2026).
Namun, Airlangga menegaskan capaian ini tak menjadikan Indonesia lengah terhadap risiko yang masih ada. Karenanya, pemerintah terus memperkuat beberapa arah kebijakan.
Diantaranya optimalisasi produksi migas domestik untuk menekan defisit neraca migas dan memperkuat penerimaan PNBP, percepatan transisi energi melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sesuai RUKN dan RUPTL.
Juga perluasan adopsi kendaraan bermotor kistrik berbasis baterai (KBLBB) sebagai strategi struktural menurunkan ketergantungan pada minyak, serta diversifikasi sumber pasokan dan jalur logistik energi untuk memperkuat ketahanan terhadap risiko geopolitik. (bi)
Leave a comment