Home NASIONAL Biar Jelas Haknya, Pemerintah Kebut Sertifikasi Lahan Transmigrasi
NASIONAL

Biar Jelas Haknya, Pemerintah Kebut Sertifikasi Lahan Transmigrasi

Share
Share

Jakarta, hotfokus.com

Masalah tumpang tindih lahan transmigrasi dengan kawasan hutan terus jadi sorotan pemerintah. Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman, menegaskan pihaknya berkomitmen menuntaskan persoalan ini agar lahan transmigran berstatus clean and clear, terutama di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Di era Presiden Prabowo, persoalan tanah transmigrasi harus clean and clear,” kata Iftitah saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Senin (30/6/2025).

Tumpang tindih lahan membuat ribuan transmigran kesulitan mengurus legalitas tanah mereka. Salah satunya terjadi di Sukabumi, Jawa Barat, di mana lebih dari 1.000 transmigran lokal baru memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM) setelah menunggu 24 tahun.

Sebagai solusi, Kementerian Transmigrasi menggulirkan Program Trans Tuntas, yang kini masuk program prioritas nasional. Pemerintah mengalokasikan Rp62 miliar untuk menyelesaikan sertifikasi lebih dari 3.000 bidang tanah transmigrasi tahun ini.

Selain itu, pemerintah mengajukan pelepasan kawasan hutan produksi di sejumlah wilayah, seperti Natuna, dan menjalin kerja sama lintas kementerian melalui Program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).

“Tipologi persoalan tumpang tindih ini makin meluas, bukan cuma kawasan hutan, tapi juga lahan yang diserobot badan usaha atau kelompok lain,” ungkap Iftitah.

Komisi V DPR RI sepakat masalah sertifikasi lahan transmigran harus segera diselesaikan. Legislator PDIP, Adian Napitupulu, menyebut transmigran sebagai pahlawan pembangunan yang layak mendapat kepastian hukum atas tanahnya.

“Negara harus pastikan tanah transmigran tidak lagi berstatus kawasan hutan,” tegas Adian.

Senada, Ishak Mekki dari Fraksi Demokrat menilai SHM bisa meningkatkan kesejahteraan transmigran. Ia berharap penataan lahan transmigrasi tak lagi berbenturan dengan kawasan hutan, tambang, hingga pemukiman.

Komisi V DPR mendesak Kementerian Transmigrasi memperkuat aturan teknis dan koordinasi lintas lembaga agar masalah lahan transmigrasi benar-benar tuntas. (SA/GIT)

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles
PKH masuk Kopdes Merah Putih. Menkop sebut uang berputar di desa, penerima bansos kini berpeluang dapat SHU dan jadi lebih mandiri.
NASIONAL

PKH Masuk Kopdes Merah Putih, Menkop: Uang Berputar di Desa, Peluang SHU Terbuka Lebar!

Serang, hotfokus.com Integrasi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) ke dalam ekosistem Kopdes...

Program Gentengisasi mulai di Menteng Tenggulun. Sebanyak 52 rumah direnovasi dan UMKM diperkuat untuk dorong ekonomi warga.
NASIONAL

Program Gentengisasi Resmi Dimulai! 52 Rumah di Menteng Tenggulun Disulap Jadi Layak Huni dan Ramah UMKM

Jakarta, hotfokus.com Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman langsung mengeksekusi program Gentengisasi di...

Danantara dan Arm Limited kerja sama bangun ekosistem semikonduktor, latih 15 ribu engineer, dan dorong Indonesia kuasai teknologi chip.
NASIONAL

Kerja Sama Danantara–Arm Limited, Indonesia Siapkan 15 Ribu Engineer Kuasai Teknologi Chip

Jakarta, hotfokus.com BPI Danantara Indonesia memperkuat langkah strategis di sektor teknologi melalui...

Puskepi: Pelindo Danantara dan Pemprop Kalbar Secara Bersama Perlu Optimalkan Pelabuhan Kijing
NASIONAL

Puskepi: Pelindo Danantara dan Pemprop Kalbar Secara Bersama Perlu Optimalkan Pelabuhan Kijing

Jakarta, hotfokus.com Belum berfungsinya sebagai Pelabuhan Eksport import, Pelabuhan Kijang Kalimantan Barat,...