JAKARTA, Hotfokus.com
Penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat sorotan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan sejumlah pemda masih lambat membelanjakan anggaran bantuan.
Tito menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Padahal, pemerintah sudah menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) sejak 24 Agustus 2026.
Rp200 Miliar Banpres untuk NTT
Pemerintah mengalokasikan Rp200 miliar Banpres untuk sembilan wilayah di NTT. Provinsi NTT memperoleh Rp40 miliar, sedangkan delapan kabupaten/kota masing-masing mendapat Rp20 miliar.
Namun, baru Provinsi NTT yang bergerak cepat. Daerah tersebut telah merealisasikan Rp23 miliar atau 43,23 persen.
“Untuk realisasinya kami melihat hanya Provinsi NTT yang sudah bergerak cepat sehingga sudah bisa merealisasikan sebanyak Rp23 miliar, 43,23 persen,” ujar Tito, dikutip Selasa (8/9/2026).
Total anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Provinsi NTT mencapai Rp54,54 miliar. Nilainya terdiri dari Banpres Rp40 miliar, bantuan pemda Rp5,90 miliar, serta sisa BTT sebelum bencana Rp8,64 miliar.
Kabupaten Sikka Baru Cairkan Rp368 Juta
Kabupaten Sikka menjadi salah satu daerah dengan realisasi paling rendah. Dari sekitar Rp21 miliar anggaran yang tersedia, baru Rp368 juta yang keluar.
Anggaran tersebut terdiri dari Banpres Rp20 miliar dan sisa BTT sebelum bencana Rp1,02 miliar.
“Sikka itu berat sebetulnya, itu baru Rp368 juta dikeluarkan dari Rp21 miliar,” imbuh Tito.
Kemendagri sebelumnya sudah menerbitkan surat edaran terkait petunjuk penggunaan anggaran secara cepat. Dalam kondisi tanggap darurat, pemda dapat menggunakan mekanisme pengadaan langsung.
Tito menegaskan mekanisme tersebut memungkinkan daerah bergerak lebih cepat tanpa menunggu proses pengadaan yang panjang.
“Itu bisa melalui mekanisme pengadaan langsung di masa darurat ini,” jelas Tito. (SA/GIT)
Leave a comment