JAKARTA — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menyimpulkan, saat ini tata niaga bawang putih merupakan pasar oligopoli, karena dikendalikan hanya beberapa orang importir, baik harga maupun pasokan barangnya.
Hal tersebut terungkap usai Komisi IV DPR menggelar audiensi dengan pedagang bawang putih di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (10/4).
“Hari ini kami menerima kedatangan para pedagang bawang putih dari beberapa daerah. Mereka mengeluhkan tidak adanya pasokan bawang putih yang bisa mereka jual. Tentu ini masalah besar, karena sejak tahun 2017, 97 persen atau sekitar 450 ribu ton bawang putih di pasaran adalah impor. Padalah pemerintah telah merencanakan pada tahun 2019 swasembada bawang putih. Sehingga di tahun 2018 ini target impor diturunkan menjadi 300 ribu ton,” ujar Viva Yoga.
Tidak hanya itu, pemerintah juga telah mewajibkan importir untuk menanam sendiri bawang putih sebanyak lima persen dari total kuota impor yang diberikan pemerintah. Kondisi tersebut kemudian tentu memunculkan pertanyaan, apakah benar importir tersebut telah menanam sendiri bawang putih sebanyak lima persen dari total kuota impor yang diberikan pemerintah. Jika sudah dilakukan, di manakah letak bawang putih lokal itu sendiri.
Pasalnya, menurut pengakuan pedagang bawang putih yang disampaikan oleh Ibu Hajah Chairul, selama beberapa tahun belakangan pihaknya hanya menjual bawang putih impor, bukan bawang putih lokal yang ditanam petani dalam negeri. Hal itu juga didukung temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang telah menemukan sembilan kejanggalan dalam tata niaga pangan.
Sementara itu mewakili pedagang bawang putih, Hajah Chairul mengatakan bahwa pihaknya hanya menginginkan ketersediaan bawang putih untuk dijual. Ia tidak mempedulikan dimana bawang putih itu sendiri berada, apakah dari impor atau dari petani lokal. Karena sudah lebih dari seminggu pihaknya tidak menjual bawang putih. Hal ini tentu mempengaruhi tingkat pendapatan atau penghasilannya.
Lebih lanjut, Viva yang didampingi oleh beberapa anggota Komisi IV DPR lainnya seperti Oo Sutisna, Sudin, Fakhry Salim, Rahmad Handojo, Hendro, Endang Srikanti Handayani dan Umar Arsal mengatakan bahwa untuk mencari solusi dan titik terang dari permasalahan tersebut, pihaknya akan segera menggelar rapat gabungan dengan beberapa menteri seperti Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Polisi dan beberapa pihak terkait. Agar ke depan tidak ada lagi oligopoly (yang dikendalikan hanya oleh beberapa orang saja) dalam sistem niaga Indonesia. (kn)
Leave a comment