Bawang Merah Jawa Merajalela di Sumatera Utara

JAKARTA — Anggota DPD RI dari Sumatera Utara Parlindungan Purba melakukan pertemuan dengan Dirjen Holtikultura Kementerian Suwandi untuk membahas mengenai program pengembangan di bidang holtikultura di Sumatera Utara.

Dalam rilis Sekretariat Jenderal DPD RI, Kamis (29/3/2018), Parlindungan Purba berpendapat dengan adanya pengembangan di bidang holtikultura, dapat mengembangkan perekonomian di Sumatera Utara yang berbasis pada agro pertanian.

Berdasarkan pada pertemuan di Kantor Dirjen Holtikultura Pasar Minggu, Jakarta, Rabu (28/3/2018) tersebut, Kementerian Pertanian akan merumuskan program pengembangan holtikultura di beberapa daerah di Sumatera Utara. Menurut Dirjen Holtikultura Kementerian Pertanian Suwandi, salah satu program yang akan dilakukan adalah peningkatan produksi bawang merah. Selama ini keberadaan bawang merah di Sumatera Utara masih didominasi oleh bawang merah dari Pulau Jawa.

Kementerian Pertanian telah mengalokasikan dana 28,5 milyar untuk program pengembangan holtikultura di Sumatera Utara. Dimana dana tersebut akan dialokasikan ke 13 kabupaten kota yang telah mengajukan proposal seperti Deliserdang, Karo, Simalungun, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli selatan, Samosir, Mandailing Natal, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Serdang Bedagai, Batubara, dan Medan.

“Alokasi tahun 2018 itu naik 93% dibanding tahun lalu, dan kita tingkatkan terus sesuai kinerja. Tapi kita minta tolong, jangan sampai serapannya rendah, nanti kena punishment. Kita harap supaya segera direalisasikan hingga Juni nanti,” ucapnya.

Parlindungan Purba yang juga menjabat sebagai Ketua Komite II DPD RI menyambut baik adanya program tersebut. Dirinya berharap kepala daerah di 13 kabupaten/kota yang mendapatkan program tersebut dapat melaksanakannya. Sementara untuk daerah yang belum dapat, Parlindungan Purba mendorong kepada kepala daerahnya untuk mengajukan proposal kepada Kementerian Pertanian.

“Saya gembira dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, ada 13 daerah yang mendapat program pemerintah. Tetapi ini saya juga mendapat warning dari Pak Dirjen, apabila ini tidak terealisasi Juni-Juli, maka akan dipindahkan. Maka sebab itu ini adalah peluang bagi kepala daerah untuk memotivasi kepada kepala dinasnya untuk bekerja. Karena semuanya disediakan. Alsinnya disediakan, bibitnya disediakan, tinggal tenaga kerjanya,” ucapnya.

Untuk mengawal program tersebut, Parlindungan Purba akan mengadakan pertemuan bersama Dirjen Holtikultura dan kepala daerah seluruh Sumatera Utara. Pertemuan tersebut akan membahas mengenai rencana pengembangan holtikultura di Sumatera Utara.

“Tanggal 10 nanti kita akan diskusi di Sumatera Utara tentang perkembangan holtikultura se-Sumatera Utara. Ini juga perhatian kita kepada Tanah Karo dan kabupaten/kota di sekitarnya, disana banyak buah, ada bunga, ada sayuran. Sehingga kita mendapatkan persamaan platform bagaimana cara mengusulkan kepada Kementerian Pertanian khusus di bidang holtikultura,” ucapnya. (kn)