Home NASIONAL DPR Menganggap Aneh Kebijakan UIN Sunan Kalijaga
NASIONAL

DPR Menganggap Aneh Kebijakan UIN Sunan Kalijaga

Share
Share

JAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR RI Khatibul Umam Wiranu menilai kebijakan Rektor UIN Sunan Kalijaga yang melarang penggunaan cadar dengan alasan cara berbusana tersebut identik dengan ekstremisme ini merupakan kebijakan yang aneh. Perguruan tinggi tersebut menilai dari sisi pakaiannya, bukan pikirannya. Lain cerita jika ukurannya tindakan ekstremisme itu ukurannya peraturan perundang-undangan.

“Saya tidak membela cadarnya, tapi soal kepatutan saja, dimana UIN sebagai kampus yang harusnya berstandar pada nilai-nilai akademis, bukan standar busana,” ungkap Khatibul dalam rilis, Rabu (7/3).

Politisi Partai Demokrat ini menuturkan ekstrim dan tidak ekstrim seseorang itu standarnya tindakan yang menganngu, melukai, membahayakan atau bahkan mengancam jiwa orang lain atau masyarakat atas dasar pemahaman keagamaan yang salah, dan bukan atas dasar baju yang dikenakan.

“Universitas itu ciri utamanya memegang standar akademis yang universal sifatnya. Menggelikan saja menghakimi civitas akademika berdasarkan suka dan tidak suka dalam gaya berpakaian,” sambungnya.

Lanjut Khatibul, jika ditarik lebih jauh persoalan di UIN Sunan Kalijaga ini, tidak terlepas dari posisi rektor yang merupakan wakil pemerintah, karena Rektor PTAIN itu 100% pilihan Menteri Agama maka konsekuensinya akan muncul Rektor PTAIN yang bersikap otoriter dalam memutuskan kebijakan di lingkungan kampusnya. Hal ini merujuk Pasal 8 Peraturan Menteri Agama No 68 Tahun 2015 dimana disebutkan penetapan dan pengangkatan rektor dilakukan oleh menteri. Pencabutan atas PMA ini sejak lama telah disuarakan oleh kalangan akademisi di lingkungan PTKIN.

Khatibul Umam pun juga mendorong civitas akademika UIN Sunan Kalijaga atas nama demokratsiasi di lingkungan kampus untuk melakukan gugatan tata usaha negara (TUN) atas kebijakan Rektor UIN Sunan Kalijaga. “Upaya tersebut untuk menguji sekaligus meluruskan nalar yang bengkok terhadap substansi kebijakan tersebut,” tutupnya. (kn)

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles
RI Akan Teken Kerjasama CEPA Buat Gaspol Ekspor ke Uni Eropa
NASIONAL

RI Akan Teken Kerjasama CEPA Buat Gaspol Ekspor ke Uni Eropa

Shenzhen, hotfokus.com Menteri Perdagangan, Budi Santoso (Busan), akan meneken persetujuan kemitraan ekonomi...

Produksi Beras Diproyeksikan Tembus 33 Juta Ton, Fasilitas Dryer Jadi Tantangan
NASIONAL

Produksi Beras Diproyeksikan Tembus 33 Juta Ton, Fasilitas Dryer Jadi Tantangan

Jakarta, Hotfokus.com Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong koperasi, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan...

Wapres Pengganti Gibran Bikin Penasaran! Bakom Beri Petunjuk Unik: Sosok yang Suka Pempek
NASIONAL

Wapres Pengganti Gibran Bikin Penasaran! Bakom Beri Petunjuk Unik: Sosok yang Suka Pempek

Jakarta, Hotfokus.com Siapa yang bakal mengisi kursi Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming...

Investor Eropa Diharapkan Percepat Realisasi Proyek Transisi Energi
NASIONAL

Investor Eropa Diharapkan Percepat Realisasi Proyek Transisi Energi

Jakarta, hotfokus.com Pemerintah berharap para investor, termasuk dari Eropa memperkuat kerjasama dengan...