Banyuwangi, hotfokus.com
Kemacetan truk yang berulang di lintasan Ketapang–Gilimanuk dinilai menunjukkan kegagalan pendekatan yang terlalu bertumpu pada penambahan kapasitas penyeberangan. Pemerintah dinilai perlu berani mengubah pola distribusi logistik Jawa–Bali dengan memindahkan sebagian angkutan barang dari jalan raya ke jalur laut.
Praktisi Kepelabuhanan Nasional Bambang Sabekti menegaskan, persoalan Ketapang–Gilimanuk tidak akan pernah benar-benar selesai jika setiap lonjakan volume barang selalu dijawab dengan menambah kapasitas kapal dan dermaga.
“Kalau setiap kali jumlah truk bertambah kita hanya menambah kapasitas penyeberangan, kita sebenarnya hanya memindahkan persoalan ke depan. Kapasitas baru pada akhirnya akan penuh lagi. Yang harus dikurangi bukan hanya antreannya, tetapi jumlah truk yang harus masuk ke lintasan itu,” ujar Bambang.
Menurutnya, antrean panjang yang terjadi berulang sepanjang 2026 merupakan sinyal bahwa beban logistik Jawa–Bali sudah terlalu besar ditumpukan pada satu koridor darat-laut melalui Ketapang–Gilimanuk.
Pada kondisi normal, lintasan tersebut dilayani sekitar 28 kapal dengan total sekitar 224 trip per hari. Namun pada periode padat, jumlah truk yang menyeberang dapat menembus lebih dari 2.000 unit per hari untuk satu arah. Pada 4 September 2026, antrean truk logistik di sisi Ketapang bahkan dilaporkan mencapai sekitar 16 kilometer.
Bambang mempertanyakan mengapa seluruh kargo Jawa–Bali harus dipaksa melewati koridor tersebut.
“Pertanyaannya sederhana: apakah semua kargo dari Jawa ke Bali dan sebaliknya memang harus lewat jalan raya? Jawabannya jelas tidak. Ada kargo yang bisa direncanakan, dikonsolidasikan dan diangkut dengan kapal,” katanya.
Ia mendorong pemerintah dan pelaku usaha kembali mengkaji layanan peti kemas Surabaya–Benoa sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi tekanan terhadap Ketapang–Gilimanuk.
Menurut Bambang, layanan tersebut bukan konsep baru. Pada era 1990-an, sejumlah perusahaan pelayaran pernah mengoperasikan rute Surabaya–Benoa. Namun pengalaman masa lalu menunjukkan satu hal penting: pemilik barang tidak akan berpindah dari truk ke kapal hanya karena pemerintah menginginkannya.
“Jangan berpikir menyediakan kapal otomatis membuat kargo pindah ke laut. Pemilik barang akan memilih moda yang paling masuk akal secara ekonomi dan operasional,” tegasnya.
Bambang yang pernah menjadi Kepala Cabang American President Line (APL) Surabaya pada 1994–2001 itu mengatakan, ukuran kelayakan tidak boleh sekadar membandingkan tarif kapal dengan tarif truk.
Yang harus dihitung adalah total biaya logistik dari gudang pengirim sampai gudang penerima, termasuk biaya angkutan menuju pelabuhan, handling peti kemas, biaya pelabuhan, angkutan lanjutan, waktu tunggu serta kepastian jadwal.
“Kalau kapal lebih mahal, berangkatnya tidak pasti dan waktu sampainya tidak jelas, jangan heran kalau pemilik barang tetap memilih truk. Karena itu, sebelum bicara subsidi, hitung dulu apakah kapal memang bisa kompetitif,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan persoalan muatan balik. Rute Surabaya–Benoa tidak akan sehat secara bisnis apabila kapal hanya penuh pada satu arah sementara perjalanan balik sebagian besar kosong.
Menurutnya, jenis kargo juga harus dipetakan. Barang yang mendesak dan sangat sensitif terhadap waktu mungkin tetap lebih tepat menggunakan truk. Sebaliknya, kargo rutin dengan volume besar dan jadwal yang dapat direncanakan lebih potensial dialihkan ke laut.
Bambang menilai pemerintah dapat memberikan insentif terbatas apabila pada tahap awal terdapat kesenjangan biaya. Namun insentif tidak boleh berubah menjadi subsidi permanen.
“Insentif harus menjadi jembatan untuk membangun pasar, bukan alat untuk mempertahankan bisnis yang tidak layak. Target akhirnya harus jelas: layanan mampu hidup dan bersaing tanpa terus bergantung pada uang negara,” katanya.
Menurut Bambang, pembangunan dan peningkatan kapasitas Ketapang–Gilimanuk tetap diperlukan. Namun pendekatannya harus diubah dari sekadar menambah kapasitas untuk menampung lebih banyak truk menjadi mengurangi ketergantungan terhadap truk.
“Jangan terus membangun kapasitas untuk mengejar pertumbuhan truk. Kita harus mengelola pertumbuhan logistiknya. Sebagian barang pindah ke laut, jalan lebih ringan, konsumsi BBM turun, kerusakan jalan berkurang dan Ketapang–Gilimanuk bisa digunakan untuk kendaraan yang memang harus lewat sana,” pungkas Bambang.
Dengan kata lain, menurut Bambang, solusi kemacetan Ketapang–Gilimanuk bukan sekadar memperbesar pintu masuknya, tetapi mengurangi barang yang harus melewati pintu tersebut.(ebs)
Leave a comment