Manner is Matter

Krisis Kepatutan di Era Digital.

Oleh : Andi N Sommeng

Indonesia hari ini tidak kekurangan orang pintar. Gelar bertambah, kampus bertambah, doktor bertambah, seminar dan podcast apalagi. Yang justru terasa makin langka adalah sesuatu yang tidak tercantum di ijazah, manner.

Di era digital, manner bukan sekadar sopan santun. Ia adalah cara menggunakan kebebasan, kekuasaan, uang, ilmu, dan hukum. Sebab peradaban tidak hanya diukur dari apa yang kita capai, tetapi dari bagaimana kita mencapainya.

Media sosial memperburuk keadaan karena kemarahan menghasilkan perhatian, dan perhatian telah menjadi komoditas. Yang paling keras sering mengalahkan yang paling benar.
Attention is currency; outrage is business.

Politik Tanpa Manner

Politik seharusnya mengelola perbedaan. Tetapi politik digital sering justru mengelola kemarahan.
Lawan tidak cukup dibantah, harus dipermalukan. Kritik tidak dijawab substansinya, tetapi dicari siapa orangnya, kelompoknya, bahkan siapa yang pernah berfoto dengannya.
Kita semakin mahir melakukan character assassination , tetapi semakin malas melakukan argument examination .
Padahal demokrasi bukan hanya soal siapa mendapat suara terbanyak. Demokrasi juga soal bagaimana kekuasaan digunakan setelah suara diperoleh.

Mayoritas tanpa manner menjadi arogan.
Oposisi tanpa manner menjadi gaduh.
Kekuasaan tanpa manner menjadi sewenang-wenang.

Ekonomi Tanpa Kepatutan.

Dalam ekonomi, kita fasih bicara pertumbuhan, investasi, hilirisasi, EBITDA, IRR dan valuasi.
Tetapi ekonomi yang beradab tidak hanya bertanya,
Berapa keuntungan yang diperoleh?
Ia juga bertanya:
Bagaimana keuntungan itu diperoleh, siapa menanggung risikonya, dan siapa menikmati hasilnya?
Sesuatu bisa legal tetapi tidak fair. Kontrak bisa sah tetapi timpang. Monopoli bisa administratif tetapi tidak patut.
Di sinilah manner berubah menjadi governance.
Kapitalisme tanpa manner melahirkan kerakusan. Birokrasi tanpa manner melahirkan rente. Bisnis tanpa etika biasanya akhirnya bertemu auditor, jaksa, atau sejarah.Kadang ketiganya.

Akademik: Gelar Besar, Kepatutan Kecil.

Krisis kepatutan juga bisa muncul di dunia akademik: ketika seorang Guru Besar bersedia menjadi promotor doktoral pada bidang yang bukan wilayah keahlian akademiknya, persoalannya mungkin lolos secara administratif, tetapi tetap menyisakan pertanyaan epistemik dan etik— patutkah otoritas akademik melampaui kompetensinya sendiri?
Sebab di universitas, gelar bukan lisensi untuk mengetahui segala hal. Justru semakin tinggi kedudukan akademik seseorang, semakin besar kewajibannya untuk mengetahui batas pengetahuannya.

Hukum, Legal Belum Tentu Legitimate.

Indonesia sangat mencintai pasal, prosedur, tanda tangan, stempel dan berita acara.
Tetapi publik mempunyai pertanyaan yang sering lebih sederhana:
Patutkah?
Karena hukum bukan sekadar memiliki dasar hukum. Hukum harus dijalankan konsisten, proporsional, transparan dan tidak berubah mengikuti nama orang yang sedang diperiksa.
Ketika orang kecil merasakan hukum sebagai palu, sementara orang besar mengalaminya sebagai ruang negosiasi, masalahnya bukan lagi pada pasal.
Masalahnya adalah manner of justice.
Keadilan bukan hanya putusan.
Keadilan juga cara putusan itu dibuat.

Manner Teknologi.

Memperbesar Watak
Teknologi tidak otomatis membuat manusia lebih beradab.
AI, algoritma dan media sosial hanya memperbesar kemampuan manusia—termasuk keburukannya.
Jika manusianya berintegritas, teknologi mempercepat kemajuan. Jika manusianya manipulatif, teknologi membuat manipulasi lebih cepat, murah dan meyakinkan.

Technology scales capability. It also scales character.

Karena itu tantangan Indonesia di era AI bukan sekadar membangun data center, mencetak talenta digital atau memiliki model AI sendiri. Pertanyaan yang lebih penting adalah:
manusia macam apa yang akan memegang teknologi itu?

Republik yang Membutuhkan Manner.

Kita membutuhkan pejabat yang tahu bahwa kekuasaan mempunyai batas.
Pengusaha yang tahu bahwa laba mempunyai etika.
Akademisi yang tahu bahwa gelar tidak membuatnya selalu benar.
Politisi yang tahu bahwa lawan politik bukan musuh negara.
Warganet yang tahu bahwa kebebasan berbicara bukan kewajiban untuk selalu berbicara.
Dan penegak hukum yang tahu bahwa kekuasaan terbesar bukan kemampuan menghukum, tetapi kemampuan menahan diri agar tidak menyalahgunakannya.
Itulah manner. Bukan sekadar etiket meja makan. Bukan hanya please, sorry, dan thank you.
Manner adalah cara kita memperlakukan orang lain ketika kita sebenarnya mempunyai kekuasaan untuk memperlakukannya dengan buruk.
Ukuran paling jujurnya bukan bagaimana kita bersikap kepada orang yang lebih berkuasa.
Tetapi bagaimana kita memperlakukan mereka yang tidak dapat memberi kita apa-apa.

Manner is Matter
Indonesia sibuk membangun jalan, bendungan, smelter, pusat data dan berbagai infrastruktur.
Tetapi ada satu infrastruktur yang tidak terlihat dalam APBN: trust.
Kepercayaan dibangun dari konsistensi antara kata dan tindakan, antara hukum dan keadilan, antara kekuasaan dan kepatutan.
Sekali rusak, biaya ekonominya mahal. Biaya politiknya lebih mahal. Biaya sosialnya kadang dibayar satu generasi.
Karena itu kualitas sebuah republik tidak hanya diukur dari GDP, investasi, teknologi atau jumlah doktornya.
Ia terutama terlihat dari cara manusia di dalamnya memperlakukan manusia lain.
Di zaman ketika semua orang bisa bicara, peradaban ditentukan oleh bagaimana kita berbicara.
Di zaman ketika semua orang bisa memiliki sedikit kekuasaan—melalui jabatan, uang, massa, atau algoritma—peradaban ditentukan oleh bagaimana kekuasaan itu digunakan.
Maka rumus republik digital barangkali sederhana:
Mind matters.
Money matters.
Power matters. But manner determines what we become . Manner is Matter. [•]

|A||N||S|
Buitenzorg,
15Agustus2026
Verba volant, scripta manent