Palembang, hotfokus.com
DPR meminta pemerintah mempercepat perbaikan proses penyusunan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“DTKS belum tuntas, kami ingin supaya ini bisa diselesaikan, mengingat banyak penyaluran bantuan sosial (bansos) belum tepat sasaran,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, dalam keterangannya, Selasa (16/7/2024).
Ia mengungkap masih ada orang miskin, tapi tidak dapat bantuan. Sebaliknya, ada orang kaya tapi dapat bantuan.
Dengan dipercepatnya penyusunan DTKS diharapkan
penerima manfaat yang sudah tidak tergolong miskin dapat segera keluar dari DTKS. Penyaluran bantuan sosial dapat diberikan pada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Disebutkan, kalau sekarang menangani 10 juta keluarga menerima PKH, ada 8 juta keluarga menerima BPNT. Setidaknya 1 juta dulu keluar supaya bisa memberi peluang bagi masyarakat kita untuk segera dari kemiskinan. Nanti pada tahap berikutnya, orang yang betul-betul tidak bisa menyelesaikan urusannya, itu yang kita bantu. “Kalau orang yang tidak bisa punya akses kepermodalan harus kita kasih,” jelasnya.
Ia juga mendorong pemerintah mempercepat pengurangan angka kemiskinan dengan memaksimalkan anggaran sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Masyarakat yang tergolong miskin tentunya ingin keluar dari kondisi tersebut, namun perlu uluran tangan bersama untuk dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan. (bi)
Leave a comment