Berpihak Pada Produk Lokal, Komitmen Belanja PDN Pemerintah – BUMN Capai Rp994,46 Triliun

Jakarta, Hotfokus.com

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Luhut B. Pandjaitan menegaskan komitmennya bahwa pemerintah untuk berpihak pada produk dalam negeri (PDN). Ini ditunjukkan dengan komitmen belanja oleh Kementerian, Lembaga, BUMN dan Pemerintah daerah mencapai Rp994,46 triliun.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Monitoring dan Evaluasi Inpres 2/2022, Luhut juga menjelaskan dalam E-Katalog sebagai platform penawaran produk dalam negeri kini telah menyentuh angka 2,18 juta produk. 

“Per November 2022, komitmen belanja PDN telah mencapai lebih dari Rp994,46 triliun dengan realisasi mencapai angka Rp584,59 triliun. Hal ini membuktikan keberpihakan pemerintah terhadap produsen dalam negeri,” ucap Luhut di Jakarta, Selasa (29/11/2022).

Meski komitmen belanja PDN tinggi namun diperlukan akselerasi realisasi belanja oleh pemerintah pusat dan daerah yang baru mencapai Rp343,29 triliun dari target Rp400 triliun tahun ini.

Dijelaskan bahwa seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah berkomitmen untuk mengimplementasikan Inpres 2/2022 secara aktif. Oleh sebab itu, Luhut mengapresiasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang telah menginisiasi dan mengawal penerbitan Inpres tersebut.

Selain itu, dalam mendukung PDN ini, Luhut menegaskan bahwa diperlukan komitmen yang kuat dari kita semua untuk mengurangi belanja impor. Tahun depan, seluruh belanja impor maksimal 5%, dengan seluruh 95% untuk belanja PDN, atau berkisar Rp1.002 triliun. Upaya ini akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), peralihan belanja impor ke belanja PDN senilai Rp 400 Triliun saja dapat memberi dampak ekonomi di kisaran 1,6 hingga 1,7% dengan serapan 2 juta tenaga kerja, apalagi apabila seluruh Rp 1002 Triliun untuk belanja PDN.

“Apresiasi khusus saya sampaikan kepada LKPP yang telah bekerja keras untuk mengkoordinir program E-Katalog ini, dan seluruh 542 Pemda yang telah menayangkan produk di E-Katalog lokal,” tambahnya.

Dari sisi regulasi, lanjut Luhut, terus dikaji untuk dapat mempermudah dan mengefisiensi sistem pengadaan yang berpihak pada produk dalam negeri. Saat ini, RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik dalam proses penyusunan. 

Jika nanti sudah disahkan, akan menjadi dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan komitmen belanja produk dalam negeri. Selain itu ke depannya, hal ini juga harus menjadi salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi untuk semua K/L/BUMN dan Pemda.

“Capaian-capaian tersebut tidak terlepas dari konsistensi dan kreatifitas dari seluruh instansi terkait. Tahun ini kita telah menyelenggarakan acara Temu Bisnis sebanyak 4 kali di Bali dan Jakarta,” ujarnya.

Selain itu, sesuai laporan yang diterima, Tim P3DN internal di berbagai institusi telah dibentuk. Sebanyak sekitar 34 Kementerian/Lembaga, 504 Pemda, dan 67 BUMN telah membentuk Tim P3DN internal. “Saya minta pada 2023, semua institusi sudah membentuk Tim P3DN internal untuk mendukung implementasi Inpres 2/2022 di seluruh instansi,” jelasnya. (DIN)