Home NASIONAL Pemerintah Wacanakan Tarif KRL Naik, Ini Kata YLKI
NASIONAL

Pemerintah Wacanakan Tarif KRL Naik, Ini Kata YLKI

Share
Pemerintah Wacanakan Tarif KRL Naik, Ini Kata YLKI
Share

Jakarta, Hotfokus.com

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan, bahwa pemerintah harus meningkatkan pelayanan sebagai prasyarat utama jika ingin menaikkan tarif KRL di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dan sekitarnya.

“Untuk mengimbangi penaikan tarif, maka peningkatan pelayanan menjadi prasyarat utama, sebagaimana aspirasi 1.065 responden (lebih dari 50%) agar KAI/PT KCI tingkatkan pelayanannya,” kata Tulus kepada Hotfokus.com di Jakarta, Minggu (16/1/2022).

Sebelumnya, kata dia, Pemerintah mewacanakan penaikan tarif KRL di Jabodetabek. Merujuk pada Hasil riset yang dilakukan oleh YLKI pada Oktober 2021 terhadap 2.000 responden di Jabodetabek & Rangkasbitung, dari aspek ATP & WTP memang ada ruang bagi pemerintah untuk menaikkan tarif KRL menjadi Rp 5.000 pada 25 km pertama.

“Sedangkan tarif pada 10 km pertama direkomendasikan tetap/tidak naik, karena aspek ATP-nya lebih rendah daripada tarif eksisting. Jika dilihat momennya, maka wacana penaikan tarif menjadi rasional karena sejak 2016 tarif KRL belum pernah disesuaikan,” ungkapnya.

“Hal ini bisa dilakukan apabila pemerintah menambah besaran dana PSO pada PT KAI. Namun jika pemerintah tidak mampu menambah dana PSO, maka opsi penaikan tarif KRL menjadi tak terhindarkan, walau terasa pahit bagi konsumen,” pungkasnya.(RAL)

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles
Pemerintah dorong hilirisasi lewat KEK Gresik. Investasi tembus USD6,1 miliar, sektor manufaktur jadi motor utama.
NASIONAL

KEK Gresik Makin Moncer, Pemerintah Gaspol Hilirisasi Lewat Pabrik Melamin

Jakarta, hotfokus.com Pemerintah mempercepat penguatan hilirisasi industri untuk mendorong transformasi ekonomi nasional....

NASIONAL

UU Perlindungan Konsumen Kurang ‘Bergigi’. Mendag: Perlu Direvisi

Jakarta, hotfokus.com Pemerintah mengaku Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No 8/1999 masih kurang...

Hilirisasi SDA Dipercepat, Pemerintah Dorong Investasi Berkelanjutan Berbasis Nilai Tambah
NASIONAL

Hilirisasi SDA Dipercepat, Pemerintah Dorong Investasi Berkelanjutan Berbasis Nilai Tambah

Jakarta, Hotfokus.com Rachmat Kaimuddin menekankan pentingnya percepatan hilirisasi sumber daya alam (SDA)...

Kemenkop dan MUI Bersatu, Koperasi Jadi Motor Penguatan Ekonomi Umat
NASIONAL

Kemenkop dan MUI Bersatu, Koperasi Jadi Motor Penguatan Ekonomi Umat

Jakarta, Hotfokus.com Kementerian Koperasi menggandeng Majelis Ulama Indonesia untuk memperkuat ekonomi umat...