Ada Apa Dibalik Pencopotan Direktur SDM Penunjang Bisnis PT KPI?

Jakarta, Hotfokus.com

Mantan Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Periode 2004 – 2015, Ugan Gandar mengecam kebijakan Kementerian BUMN yang secara sepihak memberhentikan Direktur SDM Penunjang Bisnis PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) tanpa ada alasan yang jelas.

“Apakah hubungan atau kaitan langsung antara Direktur SDM Penunjang Bisnis PT KPI dengan Kebakaran Kilang Balongan, sehingga harus dicopot dari jabatannya pada RUPS PT KPI tanggal 26 APRIL 2020 yang lalu dan ditindaklanjuti dengan telah dilakukannya sertijab hari ini, 28 April 2021 pukul 08.00 WIB secara virtual atau ada agenda lain dibelakangnya?,” ujar Ugan kepada awak media, Rabu (28/4/2021).

Ugan mempertanyakan alasan mengapa yang dicopot dan diganti adalah Direktur SDM penunjang bisnisnya, sedangkan hal itu tidak ada hubungannya dengan peristiwa kebakaran kilang Balongan.

“Apakah dianggap ada hubungannya dengan peristiwa kebakaran? Padahal POLRI sendiri memberikan statement bahwa proses penyidikan terhadap kebakaran masih berproses dan belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka,” kata Ugan.

Ugan yang juga pernah bekerja di Pertamina itu menduga, ada sebuah kepentingan terselubung dibalik pergantian direksi KPI tersebut.

“Atau apakah ada pihak-pihak yang memanfaatkan momentum kebakaran dimanfaatkan untuk mengganti jabatan tersebut untuk kepentingan tertentu?,” ujarnya heran.

Berdasarkan pengalamannya sebagai pekerja yang sudah 25 tahun mengabdi pada Pertamina, ia baru menemukan kasus pergantian Direksi yang tidak semestinya.

“Pengalaman saya selama 25 tahun bekerja di Pertamina, baru menemukan kasus pergantian Direktur yang abnormal dan tidak lumrah seperti ini. Apalagi kejadian ini berlangsung dalam keadaan yang tidak normal dimana yang bersangkutan saat ini sedang berkonsentrasi penuh dalam menangani proses pasca kebakaran yang pastinya sangat memeras energy. Bukankah ini mencederai beliau? ,” tuturnya.

Menurutnya, kewenangan pengangkatan Direksi Suholding adalah kewenangan Holding bukan BUMN. Ia justru mempertanyakan apakah ada peran Menteri BUMN dalam penggantian ini, sebab Menteri bumn bisa saja mengirimkan surat usulan melalui Holding tentang nama-nama yqng harus diganti.

“Atau  ada tangan-tangan lain? Atau karena masih pejabat virtual yang tidak jelas kewenanganPEJABAT sehingga setiap saat bisa dicopot,” tuturnya.

“Sampai kapan Kejadian yg tidak lumrah ini akan terus terjadi, apakah hal seperti ini akan mendorong kinerja perusahaan?  Bukankah sebaliknya yang akan terjadi, perusahaan akan semakin terpuruk,” sambungnya lagi.

Terakhir, Ugan menganggap hal ini penting untuk bisa dijadikan catatan bagi semua pihak bahwa Pertamina ini adalah perusahaan besar, strategis, kebanggaan bangsa Indonesia dan pastinya bukan perusahaan kaleng-kaleng. (SNU)