Home EKONOMI EW Imbau Pemerintah  Ubah Subsidi LPG jadi Subsidi Tertutup
EKONOMINASIONAL

EW Imbau Pemerintah  Ubah Subsidi LPG jadi Subsidi Tertutup

Share
Temuan Cadangan Minyak di WK North Madura II Berdampak Positif Untuk Calon Investor
Share

Jakarta, Hotfokus.com

Pemerintah disebut harus segera melakukan perubahan sistem dalam penyaluran subsidi gas Liquified Petroleum Gases (LPG) kepada masyarakat, agar tepat sasaran dan optimal, serta tidak terlalu membebani keuangan negara.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan kepada wartawan, Rabu (10/2/2021).

Menurut Mamit, untuk memenuhi kebutuhan LPG dalam negeri selama ini, diperlukan importasi dengan jumlah sangat besar, yakni 7,2 juta ton atau sekitar 70 persen dari total kebutuhan LPG domestik. Maka itu, pemerintah sudah meminta kepada Pertamina ketika itu untuk melaksanakan program RDMP dan GRR, untuk meningkatkan produksi kita.

“Salah satu penyebab banyaknya impor LPG karena memang kita tahu bahwa sejak 2007 sampai saat ini masih terjadi konversi antara minyak tanah ke LPG, khususnya para petani di desa, begitu juga mesin milik nelayan. Dan pada kurun waktu itu hingga kini tidak ada kenaikan harga LPG. Ini membuat disparitas harga LPG subsidi dengan non subsidi cukup tinggi, sehingga distribusi LPG subsidi menjadi tidak beraturan,” ujar Mamit.

Reformasi atau pembenahan tata kelola subsidi LPG, kata Mamit tidak bisa ditunda lagi. Sebab jika tidak, puluhan triliun uang yang digunakan untuk subsidi akan hilang begitu saja, meski sebenarnya subsidi yang diberikan tidak tepat sasaran, tidak benar-benar membantu masyarakat miskin.

“Agar semuanya jelas dan subsidi tepat sasaran,” tuturnya.

Menurut Mamit, selain membuat sebuah aturan yang tegas, pemerintah juga bisa merubah pola distribusi menjadi sistem tertutup. “Jadi yang berhak menggunakan LPG 3 Kg adalah benar-benar orang yang sudah terdaftar atau sudah memiliki kartu, seperti Kartu Indonesia Sehat atau Kartu Indonesia Sejahtera. Jadi subsidi bukan lagi kepada barang, tapi kepada orang,” tegasnya.

Menurutnya, jika sistem distribusi LPG bersubsidi sudah diubah, maka besaran subsidi bisa dikendalikan, begitu pula dengan besaran impor yang dilakukan. “Hal ini tentu akan membuat keuangan negara lebih hemat,’ tuturnya. (SNU/RIF)

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles
PUSKEPI: Program Perumahan Subsidi Harus Menjadi Gerakan Nasional yang Didukung Penuh Presiden dan Seluruh Kementerian Terkait
NASIONAL

PUSKEPI: Program Perumahan Subsidi Harus Menjadi Gerakan Nasional yang Didukung Penuh Presiden dan Seluruh Kementerian Terkait

Jakarta, hotfokus.com Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria, menegaskan bahwa...

Kementan mempercepat luas tambah tanam di 10 provinsi untuk menjaga produksi padi dan pasokan beras saat risiko kekeringan meningkat.
EKONOMI

Produksi Padi Terancam Cuaca Ekstrem? Kementan Siapkan Strategi Khusus di 10 Provinsi Ini

Jakarta, hotfokus.com Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat berbagai langkah mitigasi untuk menjaga produksi...

Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp100,6 triliun hingga April 2026, memperkuat APBN di tengah ketidakpastian global.
NASIONAL

Mantap, Penerimaan Bea Cukai Tembus Rp100,6 Triliun, APBN Makin Kokoh di Tengah Gejolak Global

Jakarta, hotfokus.com Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai mencatat sinyal positif hingga April...

EKONOMI

Fiskal & Moneter Solid. Menkeu Optimis Rupiah Kembali Menguat

Jakarta, hotfokus.com Meski mendapat tekanan yang begitu kuat dari dolar AS sampai...