Home NASIONAL Manajemen Pertamina Kenapa Harus Diisi Orang Luar?
NASIONAL

Manajemen Pertamina Kenapa Harus Diisi Orang Luar?

Share
Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (Pusekepi), Sofyano Zakaria
Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (Pusekepi), Sofyano Zakaria
Share

Jakarta, hotfokus.com

Dalam tiga hari terakhir berkembang isu bahwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bakal menempati salah satu posisi di PT Pertamina (Persero).

Bekas Gubernur DKI Jakarta itu disebut-sebut akan menduduki Komisaris Utama. Bahkan ada yang menyebut sebagai Direktur Utama.

“Sudah empat kali berturut-turut kursi Dirut Pertamina diduduki oleh orang non karier Pertamina dan ternyata hasilnya pun biasa biasa saja,”tegas Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria.

Tercatat ada tujuh Dirut Pertamina yang bukan orang karier Pertamina. Antara lain Widya Purnama, Martiono Hadianto, Baihaki Hakim, Karen Agustiawan, Dwi Sucipto, Elia Masa Manik , dan Nicke Widyawati.

“Apakah pemerintah yang berkuasa tak percaya dengan kemampuan orang karier Pertamina sehingga tidak mau menempatkan orang karier pertamina utk menduduki kursi Dirut Pertamina?,”tegas Sofyano.

Dia menambahkan, kali ini jika Dirut Pertamina diganti lagi tetap pemerintah tidak “percaya” akan kemampuan orang karier Pertamina sehingga kembali memilih orang luar pertamina memimpin pertamina.

“Apakah selama ini dirut pertamina dan atau menteri bumn yang ada tidak berhasil membina orang karier pertamina sehingga orang karir pertamina tidak dipercaya dan tidak pantas mendapat kesempatan memimpin pertamina. Jadi sesungguhnya siapa yang tidak mampu,”paparnya. (ACB)

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles
NASIONAL

Karhutla Makin Mendesak, Pemerintah Kucurkan Rp1,23 Triliun ke 7 Provinsi!

Jakarta, Hotfokus.com Pemerintah pusat mengucurkan bantuan senilai Rp1,235 triliun untuk mempercepat penanganan...

Pemerintah Sesuaikan Masa Tahapan Sertifikat Wajib Halal
NASIONAL

Pemerintah Sesuaikan Masa Tahapan Sertifikat Wajib Halal

Jakarta, hotfokus.com Pemerintah melakukan penyesuaian masa tahapan sertifikat wajib halal yang dijadwalkan...

Mendag Budi Santoso dan Kepala Barantin Abdul Kadir Karding menandatangani kesepakatan kerja sama ekspor Indonesia.
NASIONAL

Banyak Negara Terapkan Non-Tarif. Kemendag dan Barantin Teken Kerjasama

Tangerang, hotfokus.com Banyak negara menerapkan jurus berupa persyaratan non tarif untuk mencegat...

Potongan Biaya E-Commerce Minimal 50% Berlaku Mulai 25 Oktober 2026
NASIONAL

Potongan Biaya E-Commerce Minimal 50% Berlaku Mulai 25 Oktober 2026

Jakarta, Hotfokus.com Kementerian UMKM memastikan insentif potongan biaya layanan platform e-commerce minimal...