Home NASIONAL Masyarakat Harus Tolak Manipulator Agama
NASIONAL

Masyarakat Harus Tolak Manipulator Agama

Share
Share

Jakarta, hotfokus.com

Usul Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengganti istilah radikalisme menjadi manipulator agama ditanggapi oleh Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid. Dia justru menilai istilah itu juga bisa diganti dengan sebutan perusuh agama.

“Apapun istilahnya, apakah itu manipulator agama atau perusuh agama, perusuh yang menciptakan situasi yang bisa mencerai-beraikan bangsa Indonesia, itu harus kita tolak bersama,” ujar Zainut di Kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2019).

Sementara Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB), Afriansyah Ferry Noer tidak mempersoalkan peraturan yang akan melarang cadar

Afriansyah mengatakan, pemakaian atribut di perkantoran pegawai negeri sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah diatur di peraturan yang ada. “Jadi, Menag bisa saja membuat aturan tersebut dan ASN harus ikuti,” ujar Ferry Noer, Minggu (3/11/2019). (ACB)

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles
Lawan Mafia Tanah, Sertipikat Mbah Tupon Akhirnya Kembali Setelah Proses Panjang
HUKUMNASIONAL

Lawan Mafia Tanah, Sertipikat Mbah Tupon Akhirnya Kembali Setelah Proses Panjang

Jakarta,Hotfokus.com Perjuangan panjang melawan mafia tanah akhirnya berbuah hasil. Sertipikat tanah milik...

Produksi Beras RI Tembus 5 Juta Ton, Mentan Dorong Kampus Percepat Hilirisasi
NASIONAL

Produksi Beras RI Tembus 5 Juta Ton, Mentan Dorong Kampus Percepat Hilirisasi

Jakarta, Hotfokus.com Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memproyeksikan stok beras nasional menembus...

Pemerintah dorong hilirisasi lewat KEK Gresik. Investasi tembus USD6,1 miliar, sektor manufaktur jadi motor utama.
NASIONAL

KEK Gresik Makin Moncer, Pemerintah Gaspol Hilirisasi Lewat Pabrik Melamin

Jakarta, hotfokus.com Pemerintah mempercepat penguatan hilirisasi industri untuk mendorong transformasi ekonomi nasional....

NASIONAL

UU Perlindungan Konsumen Kurang ‘Bergigi’. Mendag: Perlu Direvisi

Jakarta, hotfokus.com Pemerintah mengaku Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No 8/1999 masih kurang...