Jakarta, Hotfokus.com
Direktur Eksekutif Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) Saut Tampubolon mengungkapkan, ada beberapa usulan Bappenas terkait pemberdayaan nelayan kecil yaitu mampu menempatkan nelayan kecil sebagai subyek pemanfaatan sumber daya ikan dan kelautan yang produktif dan bertanggung jawab.
“Usulan lainnya adalah memampukan nelayan kecil menjadi mitra pemeritah yang berdaya, menempatkan nelayan sebagai bagian dari perbaikan rezim pengelolaan perkanan, meningkatkan kontribusi nelayan kecil, serta menjadikan nelayan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penyempurnaan tata kelola perikanan,” katanya di Jakarta, Kamis (04/4/2019).
Saut juga mengingatkan bahwa berdasarkan panduan internasional dari FAO, pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab adalah tindakan pengelolaan yang harus menjamin kualitas keanekaragaman dan ketersediaan sumber daya ikan dalam jumlah yang cukup untuk generasi saat ini dan akan datang, guna mewujudkan ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.
Berdasarkan data FAO tahun 2018 lalu yang dirilis melalui “The State of World Fisheries and Aquaculture 2018”, total produksi hasil tangkapan perikanan laut dunia pada tahun 2016 berkisar 79,3 juta ton.
Dari data FAO tersebut, 6,1 juta ton (atau sekitar 8 persen produksi perikanan laut dunia) diproduksi oleh Indonesia sebagai negara produser terbesar ke-2 di dunia setelah negara China.
Adapun dari komposisi jenis unggulannya, Indonesia memberikan kontribusi terbesar, sekitar 16 persen terhadap produksi perikanan tuna dunia, yang Sementara Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Zulficar Mochtar menyatakan bahwa 60 persen tangkapan tuna, cakalang, dan tongkol, merupakan hasil jerih payah nelayan kecil sehingga sangat penting memberdayakan mereka. “Hasil analisa data tangkapan tuna yang dihasilkan oleh nelayan Indonesia menyimpulkan bahwa 60 persen lebih hasil tangkapan tuna, cakalang, dan tongkol tersebut ternyata berasal dari hasil tangkapan nelayan skala kecil kurang dari 30 GT (gross tonnage),” katanya.
Hal itu, ujar dia, berarti bahwa perikanan tuna skala kecil mampu menyumbang, bahkan sebagai andalan kedaulatan pangan nasional, dan di saat bersamaan sektor skala kecil ini juga mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak kepada masyarakat Indonesia.
Dengan demikian, lanjutnya, armada skala kecil yang dominan tersebut telah memberikan andil yang cukup besar terhadap produksi beberapa komoditas penting di Indonesia.
KKP telah bekerja sama antara lain dengan Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) melalui penandatanganan perjanjian kerja sama 22 Maret 2019 tentang “Peningkatan Peran Nelayan Kecil Dalam Pelaksanaan Praktek Penangkapan Ikan Secara Bertanggung Jawab Dengan Memanfaatkan Peluang Pasar”.
“Tujuan kerja sama tersebut adalah untuk meningkatkan peran nelayan skala kecil dalam pelaksanaan praktek penangkapan ikan secara bertanggung jawab dengan memanfaatkan peluang pasar,” ucapnya.(ert)
Leave a comment