Home NASIONAL YLKI: Tidak Etis, Vaksinasi Berbayar Harus Ditolak!
NASIONAL

YLKI: Tidak Etis, Vaksinasi Berbayar Harus Ditolak!

Share
Share

Jakarta, Hotfokus.com

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memprotes adanya wacana soal vaksin Covid-19 berbayar. YLKI memandang, hal itu sangat tidak etis dan harus ditolak.

“Tetiba menyeruak adanya vaksin gotong royong yang berbayar, yang dijual di apotek apotek tertentu. Vaksin berbayar itu tidak etis, di tengah pandemi yang sedang mengganas. oleh karena itu, vaksin berbayar harus ditolak,” demikian disampaikan Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi di Jakarta, Minggu (11/7/2021).

Kebijakan tersebut, kata Tulus, bisa jadi hanya akan makin membuat masyarakat malas untuk melakukan vaksinasi. “Yang digratiskan saja masih banyak yang malas (tidak mau), apalagi vaksin berbayar,” tuturnya.

“Hal itu juga sudah pasti akan membingungkan masyarakat, mengapa ada vaksin berbayar, dan ada vaksin gratis. Dari sisi komunikasi publik sangat jelek,” sambungnya.

Vaksin berbayar, lanjut Tulus, juga bisa menimbulkan distrust pada masyarakat, bahwa yang berbayar dianggap kualitasnya lebih baik, dan yang gratis lebih buruk kualitasnya.

Di banyak negara, kata dia, justru masyarakat yang mau divaksinasi Covid-19, diberikan hadiah oleh pemerintahnya. “Ini dengan maksud agar makin banyak warga negaranya yang mau divaksin. Bukan malah disuruh membayar,” tegasnya.

Oleh karena itu, YLKI mendesak agar VGR berbayar untuk kategori individu dibatalkan. “Kembalikan pada kebijakan semula, yang membayar adalah pihak perusahaan, bukan individual,” pungkasnya. (SNU)

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles
Pemerintah dorong hilirisasi lewat KEK Gresik. Investasi tembus USD6,1 miliar, sektor manufaktur jadi motor utama.
NASIONAL

KEK Gresik Makin Moncer, Pemerintah Gaspol Hilirisasi Lewat Pabrik Melamin

Jakarta, hotfokus.com Pemerintah mempercepat penguatan hilirisasi industri untuk mendorong transformasi ekonomi nasional....

NASIONAL

UU Perlindungan Konsumen Kurang ‘Bergigi’. Mendag: Perlu Direvisi

Jakarta, hotfokus.com Pemerintah mengaku Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No 8/1999 masih kurang...

Hilirisasi SDA Dipercepat, Pemerintah Dorong Investasi Berkelanjutan Berbasis Nilai Tambah
NASIONAL

Hilirisasi SDA Dipercepat, Pemerintah Dorong Investasi Berkelanjutan Berbasis Nilai Tambah

Jakarta, Hotfokus.com Rachmat Kaimuddin menekankan pentingnya percepatan hilirisasi sumber daya alam (SDA)...

Kemenkop dan MUI Bersatu, Koperasi Jadi Motor Penguatan Ekonomi Umat
NASIONAL

Kemenkop dan MUI Bersatu, Koperasi Jadi Motor Penguatan Ekonomi Umat

Jakarta, Hotfokus.com Kementerian Koperasi menggandeng Majelis Ulama Indonesia untuk memperkuat ekonomi umat...