Wah, DPD Ajak Daerah Tolak Jagung Impor

JAKARTA — Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba mengancam akan mengajak seluruh daerah di Indonesia untuk menolak jagung hasil impor. Ancaman itu sekaligus menandai penolakan terhadap rencana impor jagung oleh pemerintah kian meluas.

Setelah sejumlah anggota DPR RI, kini penolakan dilantangkan Komite II DPD RI. Bahkan komite ini akan mengirim surat protes kepada pemerintah, juga memanggil kementerian terkait untuk mempertanyakan kebijakan impor itu.

“DPD akan membuat surat protes kepada pemerintah soal impor dan melakukan pertemuan dengan kementerian terkait. Ini menjadi masalah yang serius,” ucap Parlindungan Purba dalam konferensi pers di pressroom parlemen, Selasa (6/2).

Parlindungan Purba menilai dasar kebijakan impor jagung oleh pemerintah tidak valid. Data yang dimiliki antar kementerian terkait juga berbeda-beda, sehingga dasar impor jagung kurang kuat. Menurutnya di daerah-daerah pasokan jagung masih aman untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ataupun industri.

“Patokan impor adalah harga di pasaran. Sekali-sekali biar petani nikmati harga. Kalau mau impor, berkunjunglah ke daerah. Kalau perlu sesuai dengan kebutuhan per provinsi. Jangan cuma berdasarkan pada Jakarta,” kata senator dari Sumatera Utara ini.

Senator asal Provinsi Maluku Anna Latuconsina menilai program pemerintah yang digunakan untuk meningkatkan produksi pertanian gagal dikarenakan pemerintah terus menerus melakukan impor bahan pangan seperti beras, garam, dan jagung.

“Banyak uang rakyat telah dikeluarkan untuk meningkatkan produksi pertanian, tetapi ini malah impor. Berarti program pemerintah tidak berhasil,” tegasnya.

Sementara itu, senator asal Provinsi Nusa Tenggara Barat Baiq Diyah Ratu Ganefi berpendapat bahwa pemerintah melakukan impor jagung tanpa adanya data kebutuhan akan jagung di setiap daerah. Di beberapa daerah, termasuk NTB, produksi jagung sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. Pendataan sentra produksi jagung di daerah juga dianggap masih belum dilakukan secara menyeluruh. Dirinya menganggap kebijakan impor jagung justru akan merugikan para petani.

“Pemerintah mengimpor jagung. Kita ingin bertanya, seberapakah besar kebutuhan kita sehingga harus impor. Di Dompu (jagung) banyak. Kalau jagung diimpor, lalu abgaimana nasib Kabupaten Dompu sebagai salah satu daerah penghasil jagung terbesar,” ucapnya. (kn)