Tingkatkan PDB, Industri Otomotif Wajib Bermitra Dengan UMKM

Jakarta, hotfokus.com

Demi meningkatkan kontribusi industri otomotif terhadap PDB nasional, pemerintah mendorong agar memperkuat kemitraan dengan UMKM produsen komponen kendaraan. Saat ini UMKM produsen komponen kendaraan telah mampu memasok 65 persen untuk kebutuhan komponen kendaraan dan alat berat.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menyatakan kewajiban industri komponen kendaraan untuk bermitra dengan UMKM tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Penanaman Modal. Dia berharap pelaku industri otomotif atau komponen dapat mematuhi regulasi ini demi mewujudkan industrialisasi / hilirisasi sektor otomotif agar dapat lebih berperan besar bagi perekonomian nasional.

“Melalui kolaborasi, inovasi dan kemitraan yang kuat kita pastikan bahwa UMKM di Indonesia tidak hanya tumbuh dan berkembang, tetapi juga berkontribusi pada ekonomi nasional dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Teten Masduki dalam keterangannya, Senin (11/3/2024).

Berdasarkan data BPS, di tahun 2023 industri otomotif menyumbang Rp 311 triliun atau sekitar 9 persen dari total PDB Industri pengolahan non migas. Sedangkan pertumbuhan industri otomotif selama 5 tahun terakhir (2018-2023) sebesar 4,1 persen.

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyebutkan tahun 2023 produksi otomotif roda 4 sebanyak 1,395 juta unit. Sedangkan ASEAN Automotive Federation (AAF) jumlah produksi sepeda motor/roda 2 sebanyak 5,2 juta unit.

Besarnya peran industri otomotif terhadap perekonomian ini diyakini akan semakin meningkat apabila mampu mengoptimalkan seluruh dukungan dari berbagai pihak terutama UMKM produsen komponen. 

Dalam hal ini pemerintah telah memberikan dukungan berupa insentif seperti tax holiday, tax allowance, insentif subsidi kendaraan listrik hingga pembangunan rumah produksi bersama (RPB) untuk mendorong pengembangan ekosistem industri otomotif yang inklusif. 

“Dengan adanya RBP ini diharapkan ke depan dapat mendukung inovasi, desain, hingga memudahkan akses pembiayaan,” katanya.

President dan Chairman Institut Otomotif Indonesia (IOI) I Made Dana Tangkas berkomitmen untuk menggandeng UMKM produsen komponen otomotif untuk mewujudkan berbagai rencana strategis tersebut. Dia percaya bahwa UMKM Indonesia cukup mampu untuk mendukung peningkatan produksi otomotif roda 2 dan 3.

“Harapannya nanti UMKM bisa menyediakan bahan baku atau bahan setengah jadi. Saya kira ini sesuai arahan Menteri (Teten Masduki) terkait bagaimana kita bisa belajar dari China, Jepang, dan Korea dalam rantai pasok industri,” katanya.

⁠Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Rudolf Saut menegaskan komitmennya untuk mendukung terciptanya program hilirisasi atau industrialisasi sektor otomotif. Untuk mewujudkannya APINDO mengusulkan empat poin penting yang perlu menjadi perhatian semua pemangku kepentingan.

Pertama, pemerintah dan dunia usaha termasuk UMKM perlu membuat roadmap pengembangan industri manufaktur yang mampu memberikan nilai tambah. Kedua program hilirisasi harus dilakukan dengan meningkatkan kemampuan pelaku industri dengan UMKM dan koperasi.

“Hilirisasi ini juga perlu memperhatikan pengembangan SDM dan teknologi yang terintegrasi dari hulu ke hilir serta perlunya peningkatan profesionalisme dalam mewujudkan industri yang berkelanjutan,” kata Rudolf. (DIN/SL)