Jakarta, hotfokus.com
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkap suksesnya pelaksanaan program Sekolah Rakyat perlu adanya dukungan pemerintah daerah (pemda). Sebab harus ada kesiapan legalitas lahan untuk mendukung program tersebut.
“Bila rekan-rekan punya tempat dan sudah ada gedungnya tinggal renovasi saja, otomatis lebih mudah prioritasnya dibanding tanah kosong,” kata Tito, saat sosialisasi program Sekolah Rakyat yang digelar secara daring di Kemendagri, Senin (21/4/2025).
Kalau lahannya masih bersengketa, ia menegaskan otomatis akan ditolak sebagai calon lokasi pembangunan.
Karenanya, Kemendagri dan instansi lain mendukung penuh langkah Kementerian Sosial dalam menyukseskan Sekolah Rakyat.
Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, menjelaskan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi nasional untuk mengentaskan kemiskinan melalui kerjasama lintas kementerian dan lembaga.
Menurut Mensos, Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN), khususnya kelompok desil 1 dan 2.
Sekolah ini berasrama, mengusung kurikulum formal serta pendidikan karakter, dan membutuhkan komitmen orang tua dalam mendampingi anak-anak mereka.
Kemensos telah menerima 356 usulan lokasi, dengan target pembangunan 200 titik pada tahun ini. Sebanyak 53 titik akan direvitalisasi dan mulai digunakan untuk tahun ajaran 2025/2026. Sisanya sedang dalam proses survei dan telaah oleh Satgas Sekolah Rakyat. (bi)
Leave a comment