Jakarta, Hotfokus.com
Indonesia memimpin dalam isu-isu perempuan di 144th Assembly of the Inter Parliamentary Union (IPU) di Bali. Berbagai gagasan dan kebijakan Indonesia diadopsi dalam Women Parliamentarians di forum parlemen dunia ini.
“Gagasan-gagasan Indonesia dalam isu-isu perempuan banyak diapresiasi di forum IPU ke-144. Banyak delegasi yang merasa Indonesia menjadi contoh nyata kepemimpinan perempuan. Di forum woman kita leading di segala tema,” ujar Puan di sela-sela sidang IPU ke-144 di Bali International Convention Centre (BICC), Nusa Dua, Kamis (24/3/2022).
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR ini menyebut, Women Parliamentarians merupakan forum paling bergengsi di IPU. Di forum ini, banyak delegasi yang menyatakan produk regulasi Indonesia banyak berpihak kepada perempuan.
“Termasuk budgetingnya, keterlibatan perempuan dalam mempersiapkan produk kebijakan publik. Jadi apapun yang disampaikan Indonesia dalam forum perempuan IPU pasti didengar dan diamini,” jelasnya.
“Kepemimpinan perempuan di Indonesia menginspirasi mereka. Banyak yang mau belajar lebih lanjut. Bagaimana mereka juga ingin meningkatkan jumlah anggota perempuan di parlemen. Mereka melihat kesuksesan Indonesia,” tambah Puan.
Untuk itu, mantan Menko PMK ini mendorong agar lebih banyak lagi perempuan yang menjadi anggota parlemen. Puan mengatakan, DPR juga terus meningkatkan jumlah anggota parlemen agar kebijakan-kebijakan negara semakin mengedepankan kesetaraan gender karena adanya campur tangan dari perempuan itu sendiri.
“Selama beberapa tahun terakhir ini, kita telah menyaksikan bagaimana perempuan berkiprah di dunia politik. Pada tahun 2021, dari 73 orang yang terpilih sebagai ketua parlemen di seluruh dunia, 18 orang di antaranya atau 24,7 persennya adalah perempuan,” papar cucu Proklamator RI Bung Karno itu.
“Sementara itu proporsi global anggota parlemen perempuan telah meningkat menjadi 26,1 persen, naik sebesar 0,6 persen. Kita perlu terus memastikan partisipasi aktif perempuan pada proses pengambilan keputusan, terutama di badan publik,” sambung Puan.
Sementara itu, anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yang menjadi Ketua 33rd session of the Forum of Women Parliamentarians, Irine Yusiana Roba Putri mengatakan, Rancangan Undang-undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang sempat disinggung Puan dalam forum mendapat sorotan delegasi-delegasi IPU.
“Dengan RUU TPKS, Indonesia dianggap progresif dalam perlindungan terhadap perempuan. Kemudian terkait pandemi Covid-19, Indonesia juga dapat nilai positif karena kebijakan untuk perempuan dan anak dianggap menonjol, termasuk dalam vaksinasi,” jelas Irine.
“Delagasi di IPU mengapresiasi bagaimana kita mampu menekan kematian ibu hamil dan anak. Lalu bagaimana DPR memberi banyak perhatian dan dukungan untuk perempuan yang banyak terdampak pandemi,” imbuhnya.
Irine mengatakan, kebijakan-kebijakan Indonesia dinilai ramah gender. Selain itu, Indonesia dianggap menjadi role mode kepemimpinan perempuan.
“Bagaimana tidak? Indonesia sudah punya presiden perempuan, ketua DPR perempuan. Jadi kita dianggap lead by example. Bahkan Amerika negara maju aja belum punya presiden perempuan. Maka banyak mata dunia yang memandang ke kita,” terang Irine.
Anggota Komisi I DPR RI ini pun bercerita, delegasi parlemen Thailand sangat kagum dengan kepemimpinan perempuan di Indonesia. Hal tersebut, kata Irine, terlihat saat pertemuan bilateral antara Puan dan pimpinan parlemen Thailand di sela-sela penyelenggaraan IPU.
“Ada anggota parlemen Thailand perempuan saat pertemuan Bilateral dengan Ibu Ketua DPR sampai berkaca-kaca mau nangis. Dia bilang Ibu Ketua menjadi inspirasi mereka agar suatu saat mereka juga punya presiden dan Ketua parlemen perempuan,” ucapnya.
Dalam Governing Council IPU pagi ini, Irine membacakan hasil pertemuan Women Parliamentarians. Ada dua resolusi yang dihasilkan oleh forum parlemen perempuan IPU tersebut.
Resolusi pertama adalah ‘Memikirkan Kembali dan Membingkai Ulang Pendekatan Proses Perdamaian dengan Pandangan untuk Membina Perdamaian Abadi’. Kemudian resolusi kedua yaitu ‘Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai Enabler Sektor Pendidikan, Termasuk di Masa Pandemi’.
“Kami sepakat bahwa sangat mendesak untuk mendengarkan para korban atau penyintas kekerasan seksual terkait konflik dan untuk mempertanggungjawabkan hak-hak mereka,” sebut Irine di sidang Governing Council IPU, hari ini.
“Kami juga menyepakati kebutuhan untuk mengatasi ketidaksetaraan yang sudah ada sebelumnya dalam akses ke internet dan menyerukan kebijakan dan sumber daya untuk mendorong penggunaan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dalam pendidikan dan pelatihan dan pekerjaan terkait TIK untuk memberdayakan perempuan dan anak perempuan,” tambahnya.
Women Parliamentarians dihadiri oleh 129 peserta, termasuk 64 anggota parlemen dari 60 negara. Rinciannya adalah, 55 anggota parlemen perempuan dan 9 anggota parlemen laki-laki.
“Saya mengambil kesempatan ini untuk mendorong lebih banyak rekan pria untuk menghadiri Forum dan memperjuangkan kesetaraan gender!” tutup Irine.(RAL)
Leave a comment