Penunjukan Gusti Randa Sebagai Plt Ketum PSSI Dinilai Ilegal

JAKARTA — Anggota Executive Comitee (Exco) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) tahun 2011-2013, Bob Hippy, memandang penunjukan Gusti Randa sebagai Pelaksanatugas (Plt) Ketua Umum organisasi itu ilegal. Alasannya penunjukan tidak sesuai statuta PSSI.

Karena itu jika Gusti Randa menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI, maka kegiatan itu pun menurut Bob cacat hukum.

Berikut petikan wawancara Bob Hippy dengan Hotfocus.com melalui percakapan maupun chatting menggunakan aplikasi WhatsApp, Kamis (21/3/19) sore.

Bob Hippy juga anggota Youth Development Asian Football Confederation (AFC) atau Konfederasi Sepak Bola Asia.

Anda memandang penunjukan Gusti Randa sebagai Plt Ketua Umum PSSI cacat hukum, mengapa?
Benar, karena tidak sesuai dengan statuta.

Bagaimana ketentuan menurut statuta PSSI?
Penunjukan tidak dapat dilakukan langsung kepada anggota Exco, tetapi seharusnya terlebih dahulu kepada salah satu di antara dua wakil ketua.

Apa akibat penunjukan sebagai Plt Ketum cacat hukum?
Semua kebijakannya cacat hukum, termasuk jika menyelenggarakan KLB.

Apakah ketua terdahulu, Joko Driyono, tidak paham statuta PSSI?
Pasti dia tahu dan paham.

Lalu mengapa menunjuk anggota Exco (Gusti Randa)?
Saya duga ini konspirasi untuk melanggengkan sekaligus melindungi sesuatu, mungkin berupa pelanggaran.

Sekarang, apa yang harus dilakukan untuk meluruskan persoalan?
Saya berharap pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olah Raga turun tangan mengambilalih PSSI dan menyelenggarakan KLB.

Bukankah nanti pemerintah dianggap melakukan intervensi?
Saya pernah bicara dengan Direktur Komite Integritas AFC tentang case ini dan dia bilang karena tidak diatur di statuta maka campur tangan pemerintah tidak dapat dianggap intervensi dan FIFA/AFC tidak dapat menjatuhkan sanksi. Keterlibatan pemerintah semata-mata untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia.

Benarkah campur tangan pemerintah langkah tepat?
Tepat sekali. Situasi kepengurusan PSSI seperti sekarang ini belum pernah terjadi, oleh karena itu pemerintah memiliki peluang yang sangat bagus untuk memperbaiki organisasi sepak bola kita.

Situasi apa?
Adanya dugaan kasus suap, mafia, pengaturan skor, dan lain-lain, termasuk tidak adanya ketua umum, wakil ketua dan anggota Exco-nya jadi tersangka. (kn/acb)