Home NASIONAL Pemerintah Siapkan Skema KIPK Untuk Genjot Produksi & Perluas Lapangan Kerja
NASIONAL

Pemerintah Siapkan Skema KIPK Untuk Genjot Produksi & Perluas Lapangan Kerja

Share
Share

Jakarta, hotfokus.com

Lagi, pemerintah tengah menyiapkan skema kredit buat industri padat karya (KIPK) untuk revitalisasi mesin produksi, meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja serta menjaga daya saing.

“Kami berharap pelaku industri mendapat keringanan untuk meningkatkan produktivitasnya dan mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak,” kata Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam keterangannya Selasa (26/8/2025).

Menteri mengungkap skema kredit ini melibatkan lintas kementerian, karena menjadi bagian paket kebijakan ekonomi untuk Kesejahteraan masyarakat.

“Karenanya KIPK dirancang sebagai stimulus untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri padat karya,” jelas menteri.

Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Tri Supondy, beberapa waktu lalu, menjelaskan skema KIPK memberi akses pembiayaan dengan bunga ringan untuk membeli mesin baru maupun modal kerja, sehingga industri bisa lebih produktif.

Disebutkan plafon pinjaman berkisar Rp500 juta hingga Rp10 miliar, dengan tenor maksimal 8 tahun serta subsidi bunga 5 persen/tahun.

“Pada 2025, pemerintah menargetkan penyaluran sebesar Rp20 triliun dengan penerima antara 2.000 hingga 10.000 usaha padat karya,” katanya. (bi)

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles
Pemerintah dorong hilirisasi lewat KEK Gresik. Investasi tembus USD6,1 miliar, sektor manufaktur jadi motor utama.
NASIONAL

KEK Gresik Makin Moncer, Pemerintah Gaspol Hilirisasi Lewat Pabrik Melamin

Jakarta, hotfokus.com Pemerintah mempercepat penguatan hilirisasi industri untuk mendorong transformasi ekonomi nasional....

NASIONAL

UU Perlindungan Konsumen Kurang ‘Bergigi’. Mendag: Perlu Direvisi

Jakarta, hotfokus.com Pemerintah mengaku Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No 8/1999 masih kurang...

Hilirisasi SDA Dipercepat, Pemerintah Dorong Investasi Berkelanjutan Berbasis Nilai Tambah
NASIONAL

Hilirisasi SDA Dipercepat, Pemerintah Dorong Investasi Berkelanjutan Berbasis Nilai Tambah

Jakarta, Hotfokus.com Rachmat Kaimuddin menekankan pentingnya percepatan hilirisasi sumber daya alam (SDA)...

Kemenkop dan MUI Bersatu, Koperasi Jadi Motor Penguatan Ekonomi Umat
NASIONAL

Kemenkop dan MUI Bersatu, Koperasi Jadi Motor Penguatan Ekonomi Umat

Jakarta, Hotfokus.com Kementerian Koperasi menggandeng Majelis Ulama Indonesia untuk memperkuat ekonomi umat...