Pemerintah Siapkan Jurus Jitu Atasi El Nino & Ekonomi Global

Jakarta, Hotfokus.com

Pemerintah menyiapkan ‘jurus jitu’ berupa paket kebijakan ekonomi untuk mengatasi dampak kemarau panjang akibat El Nino dan gejolak ekonomi global serta melambatnya ekonomi Tiongkok.

“Saya ingin menyampaikan beberapa langkah kebijakan APBN untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pemulihan ekonomi di tengah deraan dan tekanan yang sekarang ini terjadi dari ekonomi global dan faktor El Nino yang kita lihat memukul terutama terhadap masyarakat berpendapatan rendah,” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers yang dilansir laman Kemenkeu, Rabu (25/10/2023).

Menteri mengaku fenomena El Nino mengakibatkan lonjakan harga komoditas seperti beras yang memicu tekanan inflasi tinggi. Selain itu, tingginya suku bunga di negara maju dan melemahnya outlook perekonomian global menimbulkan dampak yang sangat terasa di dalam perekonomian dan masyarakat.

“APBN perlu memberi perlindungan dengan penebalan bansos. Ini supaya terutama masyarakat rendah yang berpendapatan rendah kita juga ingin memperkuat kegiatan ekonomi terutama di level grass root dengan UMKM,” jelasnya.

Para UMKM harus terus didorong melalui peningkatan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), termasuk sektor properti perumahan.

Menurut menteri, paket kebijakan pertama adalah penebalan bansos berupa tambahan bantuan beras dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli, stabilisasi harga, dan pengendalian inflasi.

Tambahan bantuan beras akan diberikan kepada 21,3 juta kelompok penerima manfaat sebesar 10 kg selama bulan Desember dengan total kebutuhan anggaran Rp2,67 triliun. Sementara, BLT akan diberikan kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat sebesar Rp200 ribu/bulan selama November-Desember dengan total kebutuhan anggaran Rp7,52 triliun.

Paket kebijakan kedua ditujukan untuk mengoptimalkan peran UMKM melalui percepatan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Kita mendorong KUR ini ya tahun ini untuk bisa ditingkatkan mencapai Rp297 triliun,” ungkapnya.

Menteri melihat pelaksanaan KUR agak tersendat pada semester satu, karenanya program ini diminta diakselerasikan, sehingga bisa tercapai target Rp297 triliun.

Kemudian paket kebijakan ketiga, Sri mengatakan perlu penguatan sektor perumahan untuk mendongkrak kegiatan di sektor konstruksi perumahan dan sekaligus membantu masyarakat berpendapatan rendah untuk bisa mendapatkan rumah.

Bentuk kebijakannya yaitu pemberian PPN DTP (Ditanggung Pemerintah) untuk penjualan rumah baru dengan harga di bawah Rp2 miliar. Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, pemerintah juga memberi Bantuan Biaya Administrasi (BBA) selama 14 bulan sebesar Rp4 juta per rumah. Terakhir, dukungan juga diberikan pada penambahan target bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST) untuk masyarakat miskin sebanyak 1,8 ribu rumah. (bi)