Jakarta, hotfokus.com
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) harus tegas untuk mengevaluasi atau mencopot pejabat di daerahnya yang tidak cakap atau ‘pintar’ dalam mengendalikan laju inflasi.
“Pejabat yang bertanggung jawab tidak cakap agar diganti atau dilakukan penyegaran dengan lebih dulu mengusulkan pada pimpinan,” kata Plt Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, saat Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (29/7/2024).
Dalam mengendalikan inflasi, ia kembali mengingatkan agar pemda tak bersikap seperti pemadam kebakaran yang bertindak hanya sesaat. Tapi perlu upaya dengan melakukan perencanaan agar tidak jatuh ke lubang yang sama.
Sebab, ia mengungkap pola grafik inflasi selama 5 tahun bisa dianalisis. Grafiknya cenderung sama setiap tahun.
Menurut Tomsi, pentingnya perencanaan juga berlaku terhadap pengadaan barang impor. “Timeline distribusi yang tepat waktu perlu diperhatikan, sehingga tidak dipermainkan para distributor nakal,” tegasnya.
Karenanya, Tomsi menekankan K/L dan pemda harus ketegasan dalam merespons kondisi tersebut. “Saat kita butuhkan barang itu berkurang atau kosong itu sama saja mereka mempermainkan kita. Jadi ketegasan ini perlu, hukuman bagi mereka juga perlu,” tandasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, mengatakan berdasarkan pemantauan harga Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) sampai dengan minggu keempat Juli 2024, harga beberapa komoditas pangan naik dan perlu diwaspadai, seperti cabai rawit, minyak goreng dan beras. (bi)
Leave a comment