Pasar Modal Bukan Hanya Sarana Emiten, Juga Aset Masyarakat

Jakarta, hotfokus.com

Pemerintah menilai pasar modal bukan hanya sarana para emiten untuk menggalang dana. Ke depan, bursa modal juga sebagai sarana tabungan masyarakat, sehingga pengelolaan aset rakyat ini transparan dan harus diperkuat.

“Pasar modal ini bukan hanya sarana bagi emiten. Kami sudah melihat pasar modal ini sebagai sarana tabungan bagi rakyat,” kata Wakil Menko Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, dalam keterangannya Kamis (12/11/2026).

Sehingga, ia mengungkap naik turunnya bursa akan sangat berpengaruh besar terhadap naik turunnya aset masyarakat yang sudah masuk di bursa. Untuk itu perlu mendapat perhatian dari negara.

“Jadi negara akan semaksimal mungkin agar aset masyarakat tersebut di bursa itu bisa terjaga nilainya,” jelas Dradjad.

Karena itu, pemerintah memandang reformasi pasar modal sebagai langkah untuk memastikan pasar keuangan nasional semakin kredibel serta melindungi masyarakat untuk berinvestasi.

Seperti mendorong reformasi pasar modal melalui penguatan tata kelola perusahaan, meningkatkan efektivitas penegakan aturan serta perluasan edukasi dan literasi keuangan.

Untuk mendapatkan masukan serta mengidentifikasi langkah tindak lanjut dalam memperkuat reformasi pasar modal dengan menggelar pertemuan konsultatif bersama Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta perwakilan emiten.

Dradjad mengaku pemerintah mendorong tiga aspek utama untuk penguatan pasar modal. Salah satunya, meningkatkan nilai perusahaan (corporate value) atau value up dengan mengacu pada praktik reformasi tata kelola perusahaan di Jepang dan Korea Selatan.

Upaya tersebut antara lain meningkatkan kualitas tata kelola emiten serta optimalisasi efisiensi penggunaan modal (capital efficiency) untuk mendorong kinerja dan nilai perusahaan sehingga semakin menarik bagi investor.

Di sisi lain, pemerintah juga menghimpun berbagai masukan mengenai kebijakan di sektor ekonomi riil untuk mendukung meningkatkan nilai emiten, di antaranya melalui kebijakan perpajakan, bea masuk, dan pengembangan energi hijau.

“Berbagai masukan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna memastikan dukungan kebijakan yang lebih komprehensif bagi dunia usaha dan pasar modal,” kata wamenko. (bi)