Jakarta, Hotfokus.com – Minimnya fasilitas di depo-depo kontainer tertentu, disebut juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pungutan liar (Pungli) terhadap pengemudi truk. Kondisi ini umum terjadi tak hanya di kawasan pelabuhan umum saja .
Hal itu disampaikan oleh pengusaha angkutan truk, Daniel Bastian Tanjung, dikutip dari program Blak-Blakan di detikcom, Senin (14/6/2021).
Menurut Daniel, praktek pungli yang terjadi saling terkait, antara lain karena ada di depo-depo tertentu yang fasilitasnya kurang lengkap, lahan parkir yang sempit, hingga lokasinya terlalu dekat dengan gerbang tol.
Penyebab lainnya. Kata dia, ada pula depo yang hanya mrmiliki jumlah RTG (Rubber Tyred Gantry) atau Reach Stacker (kendaraan untuk mengangkat container) yang terbatas. Akibatnya truk-truk yang masuk harus antri, dan harus memberi sejumlah uang agar mendapat giliran angkut kontainer yang lebih dulu.
“Akhirnya si sopir harus memberi ongkos tambahan agar alat itu mau mendekat. Kalau tidak ya tidak diprioritaskan,” ungkapnya.
Selain itu, Daniel juga mengungkap ada pula depo yang lahan parkirnya tidak terlalu luas dan berada di dekat gerbang tol, sehingga truk-truk harus antri di luar atau di pinggir jalan hingga menimbulkan kemacetan. Kondisi itu yang k mudian dijadikan peluang oleh segelintir oknum untuk mencari keuntungan pribadi.
‘Idealnya, pelabuhan untuk bongkar muat kontainer disebar ke pelabuhan-pelabuhan lain. Selain akan mempercepat proses distribusi, juga akan mengurangi kemacetan, menghemat BBM serta biaya operasional,” tuturnya.
Terkait dengan ada nya pungli, Sofyano Zakaria, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), mengatakan bahwa pungli dan premanisme adalah dua hal yang berbeda namun perlu diberantas.
Masyarakat wajib mendukung pemberantasan yang dilakukan oleh jajaran POLRI. Namun dari sisi lain, masyarakat juga patut mengetahui bahwa pungli yang diributkan saat ini tidak dominan terjadi didalam wilayah pelabuhan.
“Mengatasi pungli yang terjadi didalam kawasan pelabuhan dapat diatasi dalam waktu singkat, tapi memberantas premanisme yang ada di jalan jalan raya ini perlu operasi terpadu yang berkelanjutan” ujar Sofyano.
Lebih lanjut Sofyano menambahkan, “Jika benar pungli yang dikeluhkan terjadi di area pemuatan kontainer dan jika benar terkait dengan ulah oknum operator, maka pihak IPC sudah saat nya menetapkan operator crane bukanlah tenaga out sourcing lagi, tapi pekerja tetap IPC. Seperti Pandu pada kapal kapal pandu IPC lah. Tenaga Out Sourcing kurang pas jika dipekerjakan sebagai operator crane,” tutupnya. (SNU/RIF)
Leave a comment