Jakarta, hotfokus.com
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengungkap ada dua persyaratan untuk menjadi negara maju atau negara berpendapatan tinggi. Selain keuangan negara sehat, tetap sustainable, juga dibutuhkan kepastian hukum (enforcement) yang kredibel.
“Harus ada hubungan kuat antara Kemenkeu dan Kejaksaan Agung (Kejagung),” katanya, saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Kejaksaan, Selasa (14/1/2025).
Karena itu, bendahara negara tersebut perlu meningkatkan kerjasama lebih kuat untuk membangun tata kelola yang baik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga bisa mencapai cita-cita menjadi negara maju.
Ia menilai Kejaksaan Agung memiliki peran penting menciptakan kepastian hukum yang kredibel agar Indonesia bisa terlepas dari middle income trap dan menjadi negara berpendapatan tinggi.
Jadi dari sisi hukum, menteri menjelaskan tak hanya menciptakan keamanan, kenyamanan, tapi juga ada kepastian.
“Kemenkeu dan Kejaksaan Agung menjadi dua institusi yang menentukan Indonesia itu mau virtuous cycle atau vicious cycle. Kita akan ke bawah atau ke atas,” tegas menteri.
Dengan ada sinergi antara Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung juga bisa mencegah terjadinya praktik korupsi. Sebab tata kelola yang baik bisa dibangun kedua institusi ini untuk mencegah terjadinya praktik korupsi.
“Kalau ada masalah dilakukan perbaikan. Kita laksanakan sistem itu kemudian diawasi bersama. Bagaimana kita bisa bekerja sama menciptakan pencegahan. Kita juga bisa menciptakan kepastian, tapi pada saat yang sama birokrasi juga bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.
Untuk itu, menteri mengingatkan Kejaksaan Agung agar semakin menguatkan pengelolaan anggaran untuk memperbaiki kinerja pegawai dan institusinya.
“Perekonomian membutuhkan suatu pengaturan yang makin kompleks dan makin sophisticated. Maka, kemampuan kita untuk mendesain suatu tata kelola yang baik, sistem kontrak yang baik, dan enforcement yang berwibawa dan efektif itu menjadi sangat penting,” tandasnya. (bi)
Leave a comment