KKP Sokong Ratusan UMKM Pengolahan Ikan di 12 Provinsi

Jakarta, hotfokus.com

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyokong penuh ratusan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) unit pengolahan ikan yang tersebar di sejumlah provinsi. Dengan ada dukungan ini diharapkan usaha yang dijalankan UMKM semakin maju dan berkembang dari sisi produksi maupun pemasarannya.

“Saat ini sedang dilakukan kurasi terhadap ratusan UMKM untuk mengetahui kebutuhan masing-masing usaha,” kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo, Jumat (19/4/2024).

Dirjen mengungkap proses kurasi dilakukan usai pembobotan terhadap 1.883 UMKM yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Saat ini tim Ditjen PDSPKP bergerak ke 12 provinsi guna melakukan kurasi terhadap UMKM tersebut secara detail.

“Ada 12 provinsi yang kita sasar, ini tersebar dari barat ke timur dan kita kurasi secara detail,” ujarnya.

Ke 12 provinsi yang disasar tersebut mulaiKepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Bali dan Maluku Utara. Proses kurasi tersebut telah berlangsung sejak Maret hingga April 2024.

“Di kegiatan ini kita gunakan paradigma bottom up, apa yang UMKM butuhkan, itu yang kami kerjakan,” urainya.

Budi menyebut UMKM dapat naik kelas jika mereka memenuhi enam aspek, seperti pemenuhan legalitas usaha. KKP hingga kini terus melakukan pendampingan dan memberi kemudahan dalam perizinan berusaha.

Selain itu aspek penguatan sumber daya manusia, misalnya melakukan bimbingan teknis dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, terutama para pelaku UMKM.

“Tak kalah penting aspek produksi, UMKM juga perlu menerapkan teknologi yang tepat guna untuk meningkatkan produktivitasnya,” jelasnya.

Kemudian aspek perluasan pasar. KKP mendorong pelaku UMKM untuk Go Digital dan mampu menembus pasar ekspor melalui serangkaian kegiatan pendampingan dalam memperluas akses pasar, baik domestik maupun ekspor.”

Kemudian aspek finansial agar UMKM memanfaatkan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, atau pembiayaan lainnya.

“Terakhir, aspek operasional, diantaranya logistik, yaitu tentang penyediaan sarana dan prasarana pengadaan, penyimpanan, serta distribusi,” kata Budi. (bi)