JAKARTA — Ketua DPD RI, didampingi anggota komite 2 DPD RI yang Prof Dailami Firdaus, menerima Pimpinan dan komisioner BPH MIGAS, Senin (26/2) di komplek Parlemen Senayan, Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut banyak hal yang didiskusikan berkait pengadaan jaringan Gas Nasional dan juga perihal penguatan ekonomi kedaerahan yang sejalan dengan konsep serta program-program yang sudah maupun akan dilakukan oleh BPH Migas.
Rilis media Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah menyebut, tercetus usulan tentang satu sub penyaluran BBM untuk satu desa, sehingga manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat daerah yaitu mudah dalam memperoleh BBM.
Fashurullah Asa, Kepala Pengaturan Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), menjelaskan bahwa penyaluran BBM di daerah-daerah terkendala jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) yang masih belum mencukupi.
Jumlah keseluruhan SPBU di tanah air sekitar 7.000. Dari jumlah itu 70 persennya berada di Pulau Jawa.
Dengan satu desa satu penyalur maka kendala tersebut dimungkinkan akan teratasi, terutama di wilayah daerah 3T (Terpencil, Tertinggal, Terluar) selain efektif tentunya nilai investasinya pun sangat terjangkau dibandingkan bila harus membuat SPBU berskala besar.
Dengan nilai investasi di kisaran Rp50 hingga Rp100 juta tentu akan ringan dan mampu membuka lapangan kerja di daerah-daerah.
Komite II akan segera menindaklanjuti pertemuan dengan BPH Migas hari ini dan juga akan menjembatani dengan Kementerian Desa agar terealisasi program satu desa satu penyalur sesuai dengan program BBM satu harga dan tentunya agar pemerataan kesejahteraan dan pembangunan di seluruh daerah-daerah dapat terwujud dengan.
“Hal ini sejalan dengan cita-cita dari DPD RI,” ujar Bang Dailami, sapaan akrab Prof. Dr. Dailami Firdaus Senator DKI Jakarta. (kn)
Leave a comment