Home EKONOMI Kemenperin Minta Bank BRI Berikan KUR pada Peserta Program MOFP
EKONOMINASIONAL

Kemenperin Minta Bank BRI Berikan KUR pada Peserta Program MOFP

Share
Share

Jakarta, Hotfokus.com

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyambut baik keputusan penurunan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk tahun 2020 mendatang. Bahkan plafon KUR juga ditingkatkan dari Rp140 triliun menjadi Rp190 triliun yang akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2020 mendatang. Dengan plafon KUR yang tinggi dan suku bunga KUR yang rendah diyakini akan lebih mendorong pertumbuhan usaha atau industri kecil menengah (UKM / IKM).

Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin, Gati Wibawaningsih, mengatakan pihaknya sudah melakukan pembicaraan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK [BBRI] untuk memberikan karpet merah bagi industri kreatif di bidang fashion yang dididiknya melalui program Modest Fashion Project (MOFP) sejak tahun 2018 lalu. Diharapkan BBRI nantinya dapat memberikan KURnya kepada 40 peserta dalam program MOFP agar segera memiliki pabrik atau workshop sehingga usaha di bidang fashionnya terus berkembang.

“Inikan potensial banget bagi mereka (untuk dapat KUR) dan bisa membantu banget buat mereka. Makanya nanti akan ada kerjasama, kemarin ada obrolan dengan pihak BRI, nah besuk akan ketemu lagi seperti apa kira-kira yang lebih jelas lagi slim pembiayaannya supaya penyaluran KUR buat mereka bisa dapat,” ujar Gati usai menghadiri penutupan program MOFP di FX Senayan, Sabtu kemarin (16/11).

Gati meyakinkan kepada BBRI bahwa 40 peserta MOFP memiliki tingkat kreatifitas yang tinggi dan produk fashion mereka bakal laris pasalnya sudah dibuktikan melalui berbagai kegiatan pendampingan dan pelatihan. Namun mereka terkendala soal pembiayaan untuk mengembangkan usaha fashionnya. Untuk itu, dengan komitmen pemerintah untuk menyalurkan KUR sebanyak 60 persen ke sektor produktif dari total pagu KUR sudah selayaknya mereka mendapatkan bagian.

Terkait dengan persyaratan penyaluran KUR yang mewajibkan calon penerima harus memiliki usaha minimal dua tahun, Gati berharap akan ada relaksasi bagi peserta MOFP sehingga bisa lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan KUR.

“Kami support, kalai dana dari pemerintah melalui bank Himbara sebagai penyalur KUR. Nah dalam hal ini kita kerjasamakan dengan BRI, mereka kita jamin nggak bakal kabur, kalau mereka dibantu dengan KUR kita yakinkan mereka akan segera jadi (pengusaha),” pungkas Gati.

Terkait dengan program MOFP sendiri diselenggarakan dari tanggal 12-16 November 2019 di FX Senayan, Jakarta. Sebagai acara puncak dari program MOFP tahun 2019 yang telah memilih finalis terbaik dan akan menampilkan 10 finalis MOFP 2018. Rangkaian kegiatan meliputi pameran, fashion show karya para finalis MOFP dan 16 desainer nasional, talkshow, sosialisasi, demo kecantikan, cosmetic day, grand final serta pengumuman dan penyerahan pemenang Kompetisi MOFP 2019 dan Kompetisi Kosmetik bagi startup IKM Kosmetik. (DIN/rif)

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles
Pemerintah dorong hilirisasi lewat KEK Gresik. Investasi tembus USD6,1 miliar, sektor manufaktur jadi motor utama.
NASIONAL

KEK Gresik Makin Moncer, Pemerintah Gaspol Hilirisasi Lewat Pabrik Melamin

Jakarta, hotfokus.com Pemerintah mempercepat penguatan hilirisasi industri untuk mendorong transformasi ekonomi nasional....

Ekonomi RI Tahan Guncangan Global, Airlangga: Konsumsi Kuat dan APBN Solid
EKONOMI

Ekonomi RI Tahan Guncangan Global, Airlangga: Konsumsi Kuat dan APBN Solid

Jakarta, Hotfokus.com Pemerintah optimistis kondisi ekonomi Indonesia tetap tangguh di tengah tekanan...

APCS 2026 Belawan jadi ajang promosi UMKM untuk menembus pasar global dan tingkatkan daya saing produk lokal.
EKONOMI

APCS 2026 Belawan Jadi Panggung UMKM, Produk Lokal Tembus Pasar Global

Jakarta, hotfokus.com Kementerian UMKM memanfaatkan ajang ASEAN Plus Cadet Sail (APCS) 2026...

NASIONAL

UU Perlindungan Konsumen Kurang ‘Bergigi’. Mendag: Perlu Direvisi

Jakarta, hotfokus.com Pemerintah mengaku Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No 8/1999 masih kurang...